
PONTIANAK POST — Ratusan warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Pembangunan Merata (Gempar) mendatangi dan berunjuk rasa Kantor DPRD Kabupaten Sambas pada Rabu (12/2). Mereka menyampaikan tujuh tuntutan, salah satunya percepatan pengoperasian Jembatan Sungai Sambas Besar (JSSB). Setibanya di halaman Kantor DPRD, massa langsung menggelar orasi, menyerukan tuntutan yang mereka harapkan dapat diperjuangkan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Sambas.
Setelah itu, perwakilan peserta aksi dipersilakan memasuki ruang pertemuan untuk berdialog dengan anggota DPRD serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Sambas. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Asisten Setda Sambas Samekto Hadi Suseno, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas PUPR, serta perwakilan Diskumindag Kabupaten Sambas.
Koordinator lapangan, Syahrial, menyampaikan bahwa tujuh tuntutan yang dibawa dalam aksi ini mencakup berbagai persoalan infrastruktur dan layanan publik. Beberapa di antaranya adalah kejelasan status Jalan Nasional, perbaikan jalan poros Perigi Piai–Tekarang, bahu jalan Jelu Air–Pinang Merah, bahu jalan Sentebang–Rambayan, serta bahu jalan Jelu Air–Simpang Empat–Tangaran.
Selain itu, massa juga meminta peningkatan dan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) yang dinilai belum maksimal. Mereka turut menuntut pengawasan lebih ketat terhadap praktik pukat trol di sektor kelautan, yang hingga kini masih beroperasi. Tak hanya itu, warga juga berharap ada solusi konkret terkait kelangkaan LPG 3 kilogram serta pemerataan pembangunan infrastruktur jalan poros penghubung antarkecamatan, khususnya antara Jawai dan Tangaran.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Ferdinan, menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, terutama Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat, terkait percepatan pengoperasian JSSB. “Kami akan segera berkoordinasi dengan BPJN Kalbar,” ujarnya. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan lainnya akan menjadi perhatian bersama, dengan DPRD yang telah menghadirkan pihak eksekutif terkait dalam pertemuan ini. (fah)



