BNPP Tekankan Peran Strategis Wilayah Perbatasan sebagai Penggerak Ekonomi Warga
PONTIANAK POST - Membangun daerah perbatasan di Indonesia, lebih berorientasi pada bagaimana tapal batas yang ada menjadi salah satu penopang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Hal tersebut disampaikan Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis saat menyampaikan materi dalam kegiatan Seminar Internasional yang diikuti enam negara termasuk Indonesia di Kabupaten Sambas, Rabu (8/4).
“Di Kabupaten Sambas, ada wilayah perbatasan di Aruk dan Temajuk, sehingga bagaimana wilayah batas negara ini dibangun dengan lebih berorientasi pada pembangunan, bagaimana pembangunan di batas negeri harus menjadi penopang kekuatan ekonomi bagi masyarakat terutama warga perbatasan,” kata Nur Kholis yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri ini.
Sebagai perbatasan negara, memang sesuai aturan harus jelas. Siapapun yang keluar masuk harus memenuhi aturan dan ketentuan yang ada. Namun bagaimana juga wilayah perbatasan harus bisa menjadikan masyarakatnya sejahtera.
“Atas nama negara, di wilayah perbatasan harus jelas. Tapi perbatasan harus menjadi penopang kekuatan ekonomi. Misalnya Anda lewat di batas harus berpaspor, tapi bagaimana daerah perbatasan harus menjadi penopang ekonomi hal ini berbeda dengan konsep pembangunan perbatasan yang ada di luar negeri seperti Amerika Serikat,” katanya.
Pemerintahan di setiap tingkatan, sebutnya, harus bisa memberikan jaminan terhadap kehidupan masyarakat di wilayah itu. Ada tiga hak sebagai warga negara Indonesia yang tidak bisa dikurangi.
“Saya lebih kepada bagaimana di daerah perbatasan, setiap warga negara tidak boleh terancam keyakinannya, setiap warga negara tidak boleh terancam hak hidupnya, dan Warga negara tidak boleh hidup dalam ketakutan atau kelaparan, dan itu harus diterapkan dalam kondisi apapun negara ini,” katanya.
Nur Kholis juga mengharapkan kepada para dai, tokoh agama dan tokoh masyarakat memberikan saran kepada pemerintah di setiap tingkatan. Jika memang ada kondisi tersebut terjadi di daerah perbatasan.
“Jangan sampai warga perbatasan takut untuk salat ke masjid, takut pergi ke gereja atau ke tempat ibadah sesuai keyakinannya,” katanya.
