
SANGGAU - Rapat Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Sanggau 2023 digelar Rabu (29/11) pagi bertempat di Kantor Bupati Sanggau.
Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sanggau, Kukuh Triyatmaka Tersebut mengetengahkan tema optimalisasi peran dan fungsi serta sinergitas seluruh elemen masyarakat dalam upaya deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Pada momen tersebut, didapuk sebagai narasumber Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudy Tranggono dengan bahasan materi tentang peran BINDA dalam pencegahan penanganan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah.
Kemudian, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat, Manto Saidi dengan bahasan materi tentang kewaspadaan dini masyarakat di Kalimantan Barat.
Serta Kapolres Sanggau, AKBP Suparno Agus Candra Kusumah yang diwakili Kasat Intelkam, Iptu Suhartoto dengan bahasan materi terkait peran Polri dalam penanganan konflik sosial.
Mewakili Pelaksana tugas (Plt) Bupati Sanggau, Sekda Sanggau, Kukuh Triyatmaka mengatakan dalam kontestasi pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serentak sangat erat kaitannya dengan tingginya eskalasi politik di daerah.
Masyarakat dapat terkotak-kotak dan terpecah sehingga menjadi beberapa kelompok masyarakat yang pro dan kontra dan menimbulkan potensi konflik yang besar di kemudian hari.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berkewajiban menghadirkan masyarakat dari berbagai kalangan maupun unsur masyarakat di lingkungan birokrasi untuk diberikan pemahaman yang baik guna mempertahankan kondusifitas daerah yang telah terjaga selama ini.
Latar belakang masyarakat kita terdiri dari berbagai kalangan atau adanya perbedaan.
banyaknya perbedaan di masyarakat dapat menjadi potensi yang sangat besar untuk terjadinya konflik manakala perbedaan tersebut nantinya dijadikan permasalahan.
Untuk itu, pemerintah daerah dan masyarakat harus memupuk rasa kebersamaan untuk kepentingan bersama dalam menjaga situasi daerah yang lebih kondusif.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Pol Rudy Tranggono menyampaikan beberapa potensi ancaman di Kalbar diantaranya, bidang ideologi, yakni potensi konflik akibat keberadaan aliran kepercayaan atau keagamaan, seperti Saksi-saksi Yehuwa Indonesia (SSYI) yang termonitor melakukan aktivitas dihampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalbar.
Ada juga potensi meluasnya dampak dari aksi bela Palestina yang berlebihan di Kalbar serta potensi konflik akibat penolakan kelompok Ahmadiyah.
Di bidang politik, lanjut dia, yakni potensi intimidasi terhadap pilihan politik warga minoritas di daerah-daerah dengan kategori masyarakat homogen.
Kemudian, potensi kericuhan, aksi unjuk rasa dan kerusuhan dampak penolakan hasil penghitungan suara oleh KPU.
Potensi penggunaan politik identitas pada kampanye Pemilu 2024, potensi money politik pada tahap kampanye dan pemungutan suara serta potensi penyebaran black campaign dan hoax.
Rudy melanjutkan, pada bidang ekonomi terjadinya kelangkaan bahan pokok di wilayah, kerawanan akibat kegiatan ilegal, seperti PETI, ilegal mining, ilegal logging dan lainnya.
Ada juga kendala pembangunan proyek strategis nasional di daerah, seperti pembebasan lahan dan permasalahan ketenagakerjaan.
Selanjutnya di bidang sosial budaya seperti halnya penolakan pengibaran bendera Palestina di Bukit Tiong Kandang oleh Komunitas Pecinta Budaya Lingkar Tiong Kandang Sanggau.
Lalu, potensi konflik SARA akibat reaksi dari peristiwa bentrokan antara massa Islam dengan ormas adat Makatana Minahasa di Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Serta potensi konflik akibat aksi saling serang antar kelompok organisasi dengan adanya kegiatan Kongres HMI di Kota Pontianak.
Terakhir, kata dia, di bidang pertahanan dan keamanan yakni peredaran narkoba di Kalbar melibatkan jaringan narkoba internasional yang memanfaatkan kondisi geografis wilayah perbatasan Kalbar–Malaysia.
Maraknya aktivitas TPPO di wilayah perbatasan Kalbar, salah satunya di Sanggau. Seruan borneo merdeka oleh Panglima Pajaji dalam menyikapi maraknya bendera Palestina di Kalbar.
Dengan potensi-potensi konflik yang terpetakan tersebut, maka diambil langkah pencegahan dan penanganan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dilakukan dengan melakukan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi ATHG di wilayah.
Kemudian, jajaran Kominda serta anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) memperkuat penguasaan pemahaman lingkungan strategis.
Memperkuat kepekaan intelijen, jaring informasi, meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar unsur terkait serta memperkuat fungsi tim kewaspadaan dini daerah dan FKDM dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik.
Sementara itu, Manto Saidi selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa kewaspadaan dini masyarakat merupakan pondasi penting dalam menjaga stabilitas, ketertiban dan keamanan dalam konteks pemilu serta situasi sosial yang sensitif.
Kewaspadaan dini merupakan tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pemilu dengan aman, damai, dan terjaminnya hak-hak setiap individu.
Memiliki masyarakat yang waspada adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan demokratis selama periode pemilu maupun di masa-masa sensitif lainnya.
Dasar pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
Pembentukan FKDM mulai tingkat propinsi, kabupaten atau kota, kecamatan sampai tingkat desa.
FKDM Kalbar telah dibentuk dengan SK Gubemur Kalbar tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Kalbar Periode 2021–2024.
Dijelaskannya, fokus kewaspadaan dapat meliputi keamanan dan kriminalitas seperti kejahatan pembunuhan, penganiayaan, bully, perampokan, pencurian, penipuan, cyber, perdagangan orang, penyelundupan, pelecehan, kekerasan seksual, narkoba, maupun kejahatan trans nasional. Kemudian kewaspadaan bencana alam seperti kebakaran, banjir, kekeringan, angin puting beliung, abrasi maupun gempa.
Selanjutnya, kewaspadaan pandemi kesehatan seperti Covid-19, PMK, rabies, antrak maupun flu burung.
Terakhir, kewaspadaan situasi sosial meliputi ketegangan sosial, konflik antar kelompok, radikalisme, terorisme dan ancaman ideologi.
Dalam hal memaknai kewaspadaan, Manto menilai dapat dilakukan dengan mendeteksi ancaman awal.
Kewaspadaan dini memungkinkan masyarakat untuk mengenali tanda-tanda awal potensi konflik, ketegangan atau gangguan keamanan sebelum situasi memburuk.
Ini memungkinkan untuk respons lebih cepat dan tepat guna. Selanjutnya, mencegah penyebaran disinformasi sehingga masyarakat dapat belajar mengenali informasi palsu atau tendensius yang dapat memicu ketegangan sosial.
Hal ini memungkinkan untuk meminimalkan dampak dari disinformasi dan melindungi keselamatan informasi.
Menjaga ketertiban sosial, lanjut dia, dapat membantu masyarakat untuk memahami beragam pandangan dan meminimalkan ketegangan antar kelompok.
Dengan demikian, ini membantu menjaga kedamaian dan stabilitas sosial. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor guna membangun hubungan antara masyarakat dan otoritas yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan.
Melalui pelaporan dan kerjasama, masyarakat dapat membantu otoritas dalam tindakan pencegahan dan penanganan situasi yang mungkin berpotensi konflik.
Hal yang tidak kalah penting yakni mengurangi resiko konflik dengan harapan masyarakat dapat berperan dalam mengurangi risiko terjadinya konflik yang dapat merugikan semua pihak.
Ini memungkinkan untuk penanganan yang lebih efektif sebelum situasi membesar.
Terkait dengan peran Polri dalam penanganan konflik sosial, Kasat Intelkam Polres Sanggau, Iptu Suhartoto menyampaikan bahwa Polri, sebagaimana termaktub dalam pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian memiliki tugas pokok untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat harus mampu melakukan penanganan konflik yakni serangkaian kegiatan Polri yang dilakukan secara sistematis, terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya konflik dan pemulihan pasca konflik.
Berkenaan dengan kerawanan pemilu sebagaimana dapat dilihat dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang disusun oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu) bahwa kerawanan didefinisikan sebagai segala hal yang dapat menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.
Kerawanan dapat terjadi karena peserta pemilihan saling berusaha untuk menjadi pemenang dengan cara mendapatkan suara terbanyak, sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya kompetisi antara peserta Pemilu.
Setiap tahapan, lanjut Suhartoto, memiliki potensi dan indikator karawanan yang berbeda dengan aktor (pelaku) yang berbeda-beda.
Sumber kerawanan tersebut bisa datang dari pihak mana saja, seperti peserta pemilu, tim pemenangan, penyelenggara pemilu, masyarakat pemilih, ketidaknetralan aparat, semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Pemilu atau pemilihan berpotensi menyebabkan kerawanan itu terjadi.
Untuk itu, kepolisian terus memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya pencegahan sejak dini potensi konflik. (sgg)



