PONTIANAK POST – Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada kuartal I 2026 yang mencapai 6,14 persen dinilai sebagai hasil dari perbaikan tata kelola pemerintahan serta dorongan investasi sejak 2025.
Namun, capaian tersebut disebut baru “satu babak” dan perlu dijaga konsistensinya hingga akhir tahun.
Ketua Apindo Kota Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menilai penguatan tata kelola melalui penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sejak awal kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar berdampak pada percepatan program pembangunan.
Belanja APBD dan program organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi lebih terukur, sehingga proyek infrastruktur, bantuan pertanian, dan perizinan usaha berjalan lebih cepat sepanjang 2025.
“Pertumbuhan 6,14 persen di kuartal pertama 2026 ini merupakan kelanjutan tren positif sejak tahun lalu,” ujarnya.
Ia menyebut, pada tahun pertama pemerintahan, ekonomi Kalbar sudah tumbuh 5,39 persen atau melampaui nasional yang sebesar 5,11 persen.
Selain itu, per September 2025, tingkat kemiskinan turun menjadi 5,97 persen dan tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,63 persen, lebih baik dibandingkan nasional.
Menurutnya, konsistensi kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi, termasuk kemudahan perizinan proyek smelter alumina di Mempawah, menjadi salah satu faktor penguat kinerja ekonomi daerah.
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Kalbar juga ditopang faktor eksternal, seperti kenaikan harga komoditas global, terutama bauksit dan crude palm oil (CPO).
Peningkatan produksi sawit akibat mulai panennya kebun usia 3–5 tahun turut mendorong kontribusi sektor perkebunan.
Meski demikian, Andreas mengingatkan adanya potensi penurunan harga komoditas ke depan yang dapat memengaruhi pertumbuhan.
Karena itu, ia menilai Kalbar perlu memperluas sumber pertumbuhan ekonomi.
“Peran UMKM, pariwisata, industri kreatif, serta hilirisasi harus diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada CPO dan pertambangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi, terutama bagi petani dan pekerja sektor tambang.
Selain itu, dukungan infrastruktur, khususnya akses jalan dari sentra produksi ke Pelabuhan Kijing, dinilai krusial untuk menekan biaya logistik.
“Pertumbuhan ini bagus, tapi Kalbar baru menang satu babak. Konsistensi di atas 6 persen sepanjang tahun itu yang harus dijaga,” katanya.
Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Kalbar pada triwulan I 2026 tumbuh 6,14 persen (yoy), dengan PDRB ADHB mencapai Rp86,78 triliun dan ADHK Rp44,21 triliun.
Pertumbuhan ini terutama didorong lonjakan sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh 34,14 persen, serta konsumsi pemerintah 28,95 persen.
Meski demikian, secara kuartalan ekonomi sempat terkontraksi tipis 0,01 persen akibat penurunan sektor konstruksi dan investasi.
Struktur ekonomi masih didominasi pertanian 22,64 persen, namun sektor ini hanya tumbuh 1,37 persen, menegaskan perlunya penguatan sektor industri dan hilirisasi agar pertumbuhan tetap berkelanjutan. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro