PONTIANAK POST - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menggelar konferensi pers APBN Kalimantan Barat edisi April 2026 di Aula Kanwil DJPb Kalimantan Barat, Pontianak, Senin (11/5). Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan di Kalbar.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat Rahmat Mulyono dalam paparannya, menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Kalimantan Barat pada awal 2026 menunjukkan perkembangan yang positif.
Pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat mencapai 6,14 persen secara tahunan atau year on year (yoy), tertinggi di regional Kalimantan dan berada di atas rata-rata nasional.
Baca Juga: Ekonomi Kalbar Tumbuh 6,14 Persen, Tertinggi se-Kalimantan
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat saat ini sangat baik. Angka pertumbuhan mencapai 6,14 persen dan menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang sejumlah sektor utama, di antaranya sektor pertambangan, administrasi pemerintahan, jasa keuangan, dan konstruksi. Selain itu, peningkatan konsumsi rumah tangga, pertumbuhan modal tetap bruto, serta investasi juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Rahmat, tingginya aktivitas belanja masyarakat dan belanja pemerintah turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kalbar sepanjang triwulan pertama 2026.
Di sisi pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat tercatat sebesar 76,29 persen. Meski masih berada di bawah rata-rata regional Kalimantan, capaian tersebut dinilai cukup baik dan menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Kalimantan Barat hingga saat ini terus berjalan dengan baik. Kabupaten Ketapang menjadi daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi.
Total transfer ke daerah di Kabupaten Ketapang mencapai sekitar Rp314 miliar, terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp8,77 miliar serta Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik sekitar Rp52 miliar.
Selain Ketapang, Kabupaten Sambas juga mencatat penyaluran transfer daerah yang cukup tinggi. Dana desa yang telah tersalur di Kabupaten Sambas mencapai Rp34,38 miliar. Selain itu, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) tercatat sebesar Rp64 miliar dan dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas mencapai Rp6,21 miliar.
Rahmat menyebutkan, total transfer ke daerah untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta 14 kabupaten/kota di Kalbar hingga saat ini mencapai sekitar Rp800 miliar.
“Transfer ke daerah terus didorong agar mampu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Ketapang tercatat sebagai daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi hingga triwulan I 2026. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ketapang mencapai Rp421 miliar dengan realisasi belanja sebesar Rp337 miliar.
Baca Juga: Pemkab Kayong Utara Dukung Sensus Ekonomi 2026 untuk Data Akurat dan Kebijakan Tepat Sasaran
Sedangkan dari sisi surplus APBD, Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan surplus tertinggi pada triwulan I 2026, yakni mencapai sekitar Rp172 miliar.
Dalam kesempatan itu, Rahmat juga memaparkan perkembangan inflasi Kalimantan Barat pada Maret 2026 yang tercatat sebesar 2,89 persen secara tahunan. Inflasi tersebut dipengaruhi sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran, seperti tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, angkutan udara, dan beras.
Menurutnya, kondisi inflasi tersebut sejalan dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) serta mencerminkan kondisi ekonomi Kalimantan Barat yang tetap terkendali.
“Secara umum kondisi perekonomian Kalimantan Barat lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, inflasi terkendali, dan realisasi transfer daerah berjalan baik,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Sujiwo Ajak Warga Kubu Raya Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Data Akurat
Ia berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.
"Tren positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah guna mendorong pembangunan ekonomi daerah, " pungkasnya. (wan)
Editor : Miftahul Khair