PONTIANAK POST - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan kebijakan tata kelola ekspor sawit melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).
SPKS menilai penguatan pengawasan ekspor penting dilakukan, namun jangan sampai berdampak pada penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan mengganggu keberlanjutan usaha petani sawit rakyat.
SPKS Dukung Penguatan Tata Kelola Ekspor Sawit
Ketua SPKS, Sabarudin, mengatakan langkah pemerintah memperkuat pengawasan ekspor komoditas strategis merupakan upaya positif untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global.
Baca Juga: IHSG Nyaris Jebol ke Lima Ribuan, Petani Sawit Terdampak Monopoli Ekspor Danantara
“Upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan langkah yang penting,” kata Sabarudin dikutip dari Antara (21/5).
Meski demikian, ia menegaskan implementasi kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru bagi petani sawit rakyat di daerah.
Petani Minta Harga TBS Tetap Terlindungi
SPKS menilai negara perlu hadir memastikan kebijakan tata kelola ekspor tidak merugikan petani, terutama dalam mekanisme pembentukan harga TBS.
Menurut Sabarudin, kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas pasar sawit domestik.
Baca Juga: Cemas Harga TBS Anjlok, Ekspor Satu Pintu Bayangi Nasib Jutaan Petani Sawit di Indonesia
Petani, kata dia, membutuhkan jaminan bahwa harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.
Harga TBS Mulai Turun Usai Wacana DSI Muncul
SPKS mengungkapkan bahwa setelah wacana kebijakan ekspor melalui DSI mencuat, harga TBS di sejumlah daerah mulai mengalami penurunan.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya kepastian regulasi agar tidak memicu kekhawatiran di tingkat pelaku usaha maupun petani.
“Negara hadir untuk melindungi petani. Penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi,” ujar Sabarudin.
Petani Sawit Kelola 60 Persen Lahan Nasional
SPKS mengingatkan bahwa petani rakyat saat ini mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional. Karena itu, keberlanjutan industri sawit Indonesia sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya.
Menurut Sabarudin, pemerintah perlu membuka ruang dialog bersama pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani sebelum kebijakan diterapkan secara penuh.
Baca Juga: Ada Rumor Badan Baru yang Recoki Bisnis, Pengusaha Sawit Khawatir Regulasi Ekspor Kian Ruwet
Langkah tersebut dinilai penting agar penguatan tata kelola ekspor berjalan seiring dengan perlindungan rantai pasok sawit nasional.
SPKS Dorong Transparansi dan Keterlibatan Petani
SPKS juga mendorong adanya pengawasan yang transparan serta keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan ekspor sawit.
Selain itu, organisasi petani tersebut meminta agar manfaat industri sawit dapat dialokasikan untuk mendukung program peremajaan dan peningkatan produktivitas kebun rakyat.
“Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional,” tutupnya. (*)
Editor : Miftahul Khair