PONTIANAK POST — Kinerja pengembangan industri smelter nasional, termasuk hilirisasi alumina menjadi salah satu pendorong utama peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba). Hingga 15 Mei 2026, realisasi PNBP minerba tercatat mencapai Rp56 triliun atau tumbuh 6,21 persen secara tahunan.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut capaian tersebut ditopang oleh penguatan rantai nilai industri, terutama melalui pengoperasian sejumlah smelter yang terintegrasi dalam program hilirisasi nasional.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak hanya berasal dari ekspor bahan mentah, tetapi mulai bergeser ke produk olahan bernilai tambah.
“Hilirisasi melalui smelter menjadi faktor penting yang memperkuat basis penerimaan negara,” kata Tri di Jakarta, Jumat.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Tri mengungkapkan bahwa realisasi PNBP minerba pada Januari–April 2026 sempat berada di angka Rp48,95 triliun sebelum meningkat pada pertengahan Mei.
Salah satu fokus utama dalam program hilirisasi adalah pengolahan bauksit menjadi alumina, yang menjadi bahan baku industri aluminium.
Adapun smelter bauksit di Indonesia memiliki kapasitas masukan 19,6 juta ton per tahun dengan produksi alumina mencapai 7,4 juta ton per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa rantai nilai hilirisasi alumina mulai terbentuk dan memberikan kontribusi nyata terhadap industri mineral nasional.
Pemerintah mencatat terdapat 14 smelter terintegrasi dalam program hilirisasi mineral nasional. Rinciannya terdiri atas enam smelter nikel, enam smelter bauksit, satu smelter tembaga, dan satu smelter besi.
Dari jumlah tersebut, lima smelter telah beroperasi penuh, sementara sembilan lainnya masih dalam tahap penyelesaian pembangunan.
Total investasi yang telah terealisasi untuk proyek smelter tersebut mencapai sekitar 7,8 miliar dolar AS.
Beberapa proyek strategis yang telah beroperasi antara lain smelter PT Aneka Tambang Tbk di Pomalaa, smelter PT Vale Indonesia Tbk di Sulawesi, serta smelter tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik yang menjadi bagian dari Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE).
Smelter tembaga tersebut memiliki kapasitas masukan dua juta ton per tahun dengan produksi hingga 460 ribu ton katoda per tahun.
Dalam forum yang sama, anggota Komisi VII DPR RI menekankan pentingnya percepatan penyelesaian sembilan smelter yang masih dalam tahap pembangunan agar manfaat ekonomi dapat segera dirasakan lebih luas.
“Perlu ada percepatan agar produksi bisa berjalan dan mendorong perekonomian nasional,” ujar salah satu anggota DPR.
Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik smelter, tetapi juga pada keberlanjutan operasi, ketersediaan bahan baku, kepatuhan lingkungan, serta daya saing industri.
Langkah ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara pengolah mineral, bukan sekadar eksportir bahan mentah.
Namun, sejumlah tantangan masih mencakup pemerataan investasi, stabilitas pasokan bahan baku, dan kesiapan infrastruktur pendukung di kawasan industri. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro