PONTIANAK POST — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tidak memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal nasional.
Pemerintah, kata dia, tetap mampu menjaga defisit anggaran pada level aman meski kedua program tersebut terus dijalankan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya di Jakarta, Sabtu (6/7), saat menjelaskan pandangan pemerintah terhadap berbagai kekhawatiran yang muncul mengenai pembiayaan program-program prioritas.
Menurutnya, fleksibilitas desain program menjadi salah satu alasan utama mengapa risiko terhadap fiskal dapat dikendalikan.
"Tadinya anggapannya MBG enggak fleksibel, yang lain enggak fleksibel. Saya kasih ke S&P, yang ini bisa di-adjust, yang ini bisa di-adjust. Jadi enggak usah takut tentang kondisi fiskal kita. Semuanya bisa kita lihat, kita bisa atur, kita bisa kendalikan," ujar Purbaya, dilansir Antara.
Dari sisi anggaran, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mendapat dukungan sebesar Rp34,57 triliun atau 58,03 persen dari total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
Alokasi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 dan difokuskan untuk mendukung pembangunan gerai koperasi, pergudangan, serta fasilitas penunjang ekonomi desa.
Baca Juga: Dolar AS Sentuh Rp18.000, BI Ungkap Dua Jurus Utama untuk Menahan Tekanan terhadap Rupiah
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diproyeksikan menjadi salah satu program dengan kebutuhan anggaran terbesar dalam APBN 2026.
Pemerintah sebelumnya memperkirakan kebutuhan anggaran MBG dapat mencapai lebih dari Rp335 triliun untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Belakangan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pagu anggaran MBG dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Besarnya anggaran tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah menekankan pentingnya fleksibilitas pelaksanaan dan pengendalian belanja agar target program tetap tercapai tanpa mengganggu kesehatan fiskal negara.
Fleksibilitas Anggaran Jadi Kunci Pengendalian Risiko
Purbaya menegaskan pemerintah telah merancang berbagai program prioritas dengan mekanisme yang memungkinkan penyesuaian sesuai perkembangan ekonomi dan kebutuhan anggaran.
Menurut dia, fleksibilitas tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal ketika terjadi perubahan kondisi global maupun domestik. Dengan demikian, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian tanpa mengganggu stabilitas APBN.
Ia menilai kekhawatiran yang berkembang selama ini lebih banyak dipengaruhi persepsi pasar dibanding kondisi fundamental keuangan negara yang sebenarnya.
Baca Juga: Dolar Hampir Rp18.000, Pemerintah Pastikan Harga Pertalite dan Solar Subsidi Tak Naik
S&P Disebut Tidak Mempermasalahkan Fondasi Fiskal Indonesia
Purbaya mengungkapkan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global tidak mempermasalahkan keberadaan program MBG maupun Koperasi Merah Putih dari sisi fundamental fiskal.
Menurutnya, pembahasan dengan S&P lebih banyak berkaitan dengan sentimen yang berkembang di pasar keuangan dan persepsi investor terhadap kebijakan pemerintah.
"Waktu saya ketemu S&P terakhir, dia tidak meributkan itu sebetulnya. Cuma dia meributkan sentimen, mempertanyakan atau mengkhawatirkan sentimen negatif yang ada di market, itu saja. Tapi kalau fondasinya, enggak ada masalah," kata Purbaya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perhatian lembaga pemeringkat lebih tertuju pada faktor psikologis pasar dibanding kemampuan pemerintah dalam mengelola anggaran negara.
Sebagai informasi, dari sisi kredibilitas fiskal, Indonesia masih mempertahankan status investment grade dari S&P Global Ratings. Dalam konfirmasi terbaru yang disampaikan pada 2026, S&P mempertahankan peringkat kredit negara Indonesia di level BBB dengan outlook stabil.
Peringkat tersebut menunjukkan Indonesia dinilai memiliki risiko gagal bayar yang relatif rendah dan tetap layak menjadi tujuan investasi internasional.
S&P menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, didukung kerangka kebijakan fiskal yang sehat serta tingkat utang pemerintah yang relatif terjaga.
Outlook stabil juga mencerminkan keyakinan bahwa pemerintah akan tetap menjaga defisit fiskal di sekitar batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB) sebagai jangkar utama keberlanjutan fiskal.
Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.530 per Dolar AS, Apindo Pontianak Ingatkan Daya Beli Menurun
Defisit APBN Tetap Dijaga pada Level Aman
Pemerintah optimistis defisit anggaran tetap dapat dipertahankan dalam kisaran yang terkendali meskipun berbagai program prioritas berjalan bersamaan.
Purbaya menegaskan target defisit tetap berada pada rentang 2-3 persen. Angka tersebut masih berada dalam koridor yang selama ini dianggap aman untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Karena kita bisa yakinkan bahwa dengan program itu pun, defisit bisa kita pertahankan di 2-3 persen. Dan kalau kepepet misalnya harga minyak dunia lagi tinggi, itu bisa dikendalikan sesuai dengan yang dibutuhkan," ujarnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi tekanan eksternal, termasuk kenaikan harga energi global yang berpotensi memengaruhi belanja negara.
Menjaga Kepercayaan Publik dan Pasar
Kepastian mengenai keberlanjutan fiskal menjadi faktor penting bagi masyarakat dan pelaku usaha. Stabilitas APBN tidak hanya berpengaruh terhadap pelaksanaan program sosial, tetapi juga menentukan tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional.
Melalui penjelasan tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih, tetap dapat berjalan tanpa mengorbankan disiplin fiskal.
Bagi jutaan penerima manfaat program tersebut, kepastian pendanaan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperluas akses gizi, memperkuat ekonomi desa, dan menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.
Sebelumnya, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menyebut program MBG tidak akan memperburuk posisi fiskal maupun menambah utang negara dalam jangka panjang karena dirancang melalui mekanisme realokasi anggaran, bukan pembiayaan utang baru.
Berdasarkan simulasi model ekonomi Overlapping Generation Indonesia (OG IDN), dampak fiskal program tersebut diperkirakan bersifat netral sehingga keseimbangan indikator fiskal utama tetap dapat terjaga.
Namun, INDEF mengingatkan bahwa manfaat ekonomi dan fiskal hanya akan optimal apabila sasaran penerima program tepat.
Menurut Rizal, penajaman target penerima menjadi kunci agar belanja negara yang besar benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.(*)
Editor : Uray Ronald