PONTIANAK POST - Implementasi B50 dinilai berpotensi meningkatkan harga minyak sawit mentah (CPO) dan harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Namun, manfaat tersebut dinilai hanya akan optimal apabila pemerintah tidak kembali menaikkan pungutan ekspor (PE) CPO untuk membiayai program biodiesel.
Pandangan itu disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono. Menurutnya, pengurangan volume ekspor akibat peningkatan penggunaan CPO di dalam negeri justru dapat memperkuat harga minyak nabati dunia.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Usulkan DBH Sawit Rp100 per Kilogram TBS Demi Keadilan bagi Daerah Penghasil
B50 Berpotensi Mengangkat Harga CPO dan TBS
Sebelumnya, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) menyampaikan kekhawatiran bahwa implementasi B50 dapat menekan harga TBS petani. Kekhawatiran tersebut muncul setelah tarif pungutan ekspor CPO dinaikkan menjadi 12,5 persen.
SPKS memperkirakan program B50 dapat menghasilkan manfaat ekonomi hingga Rp24,68 triliun. Namun, organisasi itu juga menilai kenaikan pungutan ekspor telah menekan harga TBS hingga Rp833 per kilogram.
Menurut SPKS, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian petani sawit nasional sekitar Rp499 miliar hingga Rp500 miliar setiap bulan.
Menanggapi hal itu, Eddy mengatakan berkurangnya ekspor CPO justru dapat memperketat pasokan minyak nabati di pasar internasional.
"Kalau implementasi B50 menyebabkan ekspor berkurang, yang terjadi justru kenaikan harga minyak nabati dunia termasuk minyak sawit apabila suplai minyak nabati lain stagnan atau berkurang. Ini justru akan meningkatkan harga CPO dalam negeri, ujung-ujungnya harga TBS petani juga akan naik," ujar Eddy dikutip dari GAPKI, Jumat (10/7).
Menurutnya, ketika pasokan minyak sawit dunia berkurang, sementara permintaan tetap tinggi, maka harga minyak nabati global berpotensi meningkat. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan sentimen positif terhadap harga CPO domestik.
Baca Juga: Ekonom: B50 Berpotensi Perkuat Rupiah dan Neraca Perdagangan
Pengurangan Ekspor Dinilai Memperketat Pasokan Global
Implementasi B50 diperkirakan mengalihkan sekitar 13 juta hingga 20 juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Volume tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Dari sisi pasar, pengalihan tersebut dinilai dapat mengurangi pasokan minyak sawit di pasar internasional. Apabila produksi minyak nabati pesaing seperti kedelai, bunga matahari, dan rapeseed tidak meningkat, harga minyak sawit dunia berpotensi menguat.
Kondisi itu dinilai dapat menopang harga CPO domestik sehingga memberikan peluang peningkatan harga TBS di tingkat petani.
Pungutan Ekspor Menjadi Faktor Penentu
Meski optimistis terhadap prospek harga sawit, GAPKI menilai kebijakan pungutan ekspor tetap menjadi faktor utama.
Eddy mengatakan apabila penerimaan pungutan ekspor turun akibat berkurangnya volume ekspor, kemudian pemerintah kembali menaikkan tarif pungutan ekspor untuk membiayai biodiesel, maka dampaknya justru dapat menekan harga CPO domestik.
"Kalau kemudian pungutan ekspor berkurang lalu PE dinaikkan lagi, maka ini yang akan menekan harga CPO dalam negeri dan juga harga TBS petani," tegasnya.
Menurut GAPKI, keberhasilan implementasi B50 dalam meningkatkan kesejahteraan petani sangat dipengaruhi arah kebijakan fiskal pemerintah, khususnya terkait pungutan ekspor dan pengelolaan Dana Sawit.
Baca Juga: Wamentan Minta Pabrik Sawit di Kalbar Patuhi Harga TBS demi Kesejahteraan Petani
SPKS Soroti Risiko Defisit Dana Sawit
SPKS memperkirakan implementasi B50 dapat mengurangi penerimaan Dana Sawit sekitar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun per tahun akibat menurunnya volume ekspor.
Organisasi tersebut juga memperkirakan kondisi itu berpotensi menimbulkan defisit pendanaan program biodiesel sebesar Rp28 triliun hingga Rp42 triliun per tahun apabila tidak terdapat sumber pendanaan baru.
Sementara itu, GAPKI berpandangan solusi atas tantangan tersebut tidak seharusnya dilakukan melalui kenaikan pungutan ekspor karena dinilai dapat menekan harga CPO domestik dan berdampak terhadap harga TBS petani.
Pasokan CPO Nasional Dinilai Masih Mencukupi
Dari sisi pasokan, GAPKI menyatakan produksi CPO nasional saat ini masih cukup untuk mendukung implementasi B50.
Menurut perhitungan organisasi tersebut, tambahan kebutuhan CPO untuk pelaksanaan B50 diperkirakan sekitar 1,74 juta ton.
"Seharusnya tahun ini produksi cukup untuk mendukung B50, kebutuhan sekitar 1,74 juta ton," ujar Eddy.