PONTIANAK POST – Kalimantan Barat masuk dalam daftar wilayah yang disiapkan pemerintah untuk pembangunan kota satelit sebagai upaya mengatasi backlog atau kekurangan kebutuhan rumah nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebut program tersebut menjadi bagian dari strategi Presiden RI dalam membangun pusat-pusat permukiman baru.
“Dalam rangka mengatasi backlog perumahan, Bapak Presiden RI akan membuat kutub-kutub kantong kota baru untuk mengatasi backlog perumahan. Selain hunian vertikal, ada kutub-kutub kantong perumahan baru,” ujar Nusron di Jakarta, Selasa.
Kementerian ATR/BPN telah menyiapkan data lahan potensial untuk mendukung pembangunan kota satelit tersebut. Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk dalam pemetaan pengembangan kawasan baru.
Lahan Negara Jadi Prioritas Pembangunan Kota Satelit
Nusron mengatakan pembangunan kota satelit akan dilakukan melalui penyediaan lahan dengan skala luas. Rata-rata kebutuhan lahan untuk satu kawasan kota satelit mencapai minimal 200 hektare.
“Lahannya sudah kita apply dan semua lahan punya negara. Ada punya eks Hak Guna Bangunan (HGB) swasta, tetapi tidak kita perpanjang karena mereka sudah diberikan kesempatan memperpanjang namun tidak dilakukan. Sehingga kita nyatakan akan kita tata ulang,” katanya.
Selain Kalimantan Barat, sejumlah wilayah lain juga masuk daftar pembangunan kota satelit, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat (Bogor dan Bandung Barat), Jawa Tengah (Batang), Jawa Timur (Mojokerto dan Pasuruan), serta Sulawesi Selatan.
Pemerintah juga menerima usulan pengembangan kota satelit dari tiga provinsi lain, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Usulan tersebut masih dalam tahap verifikasi.
Kalbar Berpotensi Jadi Pusat Pertumbuhan Baru
Masuknya Kalimantan Barat dalam rencana pembangunan kota satelit membuka peluang pengembangan kawasan permukiman baru sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi. Program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan hunian masyarakat seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
ATR/BPN belum mengumumkan titik lokasi kota satelit di Kalimantan Barat. Berdasarkan dokumen tata ruang daerah, kawasan Kubu Raya, khususnya Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang, memiliki potensi sebagai kawasan perkotaan baru karena menjadi wilayah pengembangan metropolitan Pontianak.
Meski pemerintah belum mengumumkan lokasi final pembangunan kota satelit di Kalimantan Barat, kawasan Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi pengembangan kawasan perkotaan baru.
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya saat ini menyiapkan pengembangan kawasan perkotaan melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Ambawang. Kedua wilayah tersebut diarahkan sebagai pusat pertumbuhan baru dengan pengembangan sektor permukiman, perdagangan, jasa, dan investasi.
Selain itu, Kubu Raya juga memiliki dokumen pengembangan Kawasan Perkotaan Baru (KPB) Terentang yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan wilayah melalui konsep permukiman dan pusat kegiatan ekonomi baru.
Kawasan sekitar Pontianak–Kubu Raya dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari kawasan pertumbuhan utama Kalimantan Barat. Pengembangan infrastruktur regional, termasuk konektivitas jalan dan kawasan ekonomi, menjadi faktor pendukung terbentuknya pusat permukiman baru.
Persoalan kebutuhan hunian di Kalimantan Barat masih menjadi tantangan pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dikutip dari Real Estate Indonesia (REI) Kalbar, backlog perumahan di provinsi ini mencapai sekitar 13.000 unit untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat di 14 kabupaten/kota. Angka tersebut menjadi gambaran kebutuhan tambahan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan yang terus berkembang.
Kebutuhan hunian tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong pengembangan kawasan permukiman baru. Pemerintah menilai pembangunan kota satelit dapat menjadi solusi untuk menyediakan rumah dalam skala besar sekaligus mengurangi tekanan kepadatan kawasan perkotaan utama.
Pembangunan kota satelit juga berpotensi mendorong penyediaan infrastruktur pendukung, seperti transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pusat ekonomi baru.
Namun, pengembangan kawasan baru membutuhkan perencanaan matang agar tidak hanya menjadi kawasan hunian, tetapi juga memiliki akses pekerjaan dan layanan publik yang memadai.
Hunian Vertikal dan Kota Satelit Jadi Strategi Nasional
Kementerian ATR/BPN memperkuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) melalui penyediaan lahan untuk pembangunan hunian vertikal dan kota satelit.
Nusron menyebut total indikasi lahan yang telah terdata pemerintah mencapai lebih dari 129.000 hektare yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Untuk kawasan perkotaan, pemerintah memprioritaskan pembangunan hunian vertikal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara kota satelit diarahkan untuk menyediakan kawasan permukiman baru dengan dukungan lahan yang lebih luas.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebelumnya menyatakan ketersediaan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan pembangunan perumahan nasional.
Dampak bagi Masyarakat Kalbar
Bagi masyarakat, pembangunan kota satelit tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah, tetapi juga peluang mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang lebih layak dan terencana.
Kawasan baru yang dibangun dengan konsep kota satelit diharapkan mampu mengurangi tekanan kepadatan kota utama serta membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.
Meski lokasi pembangunan kota satelit di Kalimantan Barat belum ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah terus menyiapkan fondasi pembangunan kawasan baru melalui penguatan infrastruktur dasar, penataan ruang, dan pengembangan permukiman.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah menjalankan program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk mendukung kualitas kawasan permukiman. Program tersebut mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan, fasilitas umum, serta layanan dasar permukiman.
Dari sisi tata ruang, Pemprov Kalbar juga memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan kawasan baru tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Kawasan Kabupaten Kubu Raya menjadi salah satu wilayah yang memiliki peluang pengembangan karena berada dalam kawasan pertumbuhan sekitar Kota Pontianak. Pemerintah daerah setempat juga mendorong penguatan konektivitas wilayah, pelayanan dasar, serta pembangunan yang terintegrasi dengan arah pembangunan provinsi. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro