PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta pemerintah pusat merumuskan formula Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2027 yang lebih berkeadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Usulan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Badan Anggaran DPR RI di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (16/7).
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menilai besarnya kontribusi Kalimantan Barat terhadap perekonomian nasional perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal yang memberikan manfaat lebih besar bagi daerah.
"Kalimantan Barat merupakan daerah penghasil. Tentu akan menjadi tidak adil apabila Dana Bagi Hasil yang diterima tidak sebanding dengan sumber daya alam yang dihasilkan dari daerah ini," katanya dikutip dari Antara.
Baca Juga: Gubernur Kalbar Usulkan DBH Sawit Rp100 per Kilogram TBS Demi Keadilan bagi Daerah Penghasil
Kalbar Miliki Potensi Besar Sumber Daya Alam
Krisantus menjelaskan Kalimantan Barat memiliki potensi besar pada sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan mineral yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.
Ia menyebutkan saat ini terdapat lima industri smelter di Kalimantan Barat yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Menurutnya, kondisi tersebut perlu didukung dengan kebijakan fiskal yang lebih berpihak kepada daerah penghasil.
Sebagai catatan, data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menunjukkan Kalimantan Barat merupakan salah satu sentra sawit nasional dengan produksi minyak sawit mentah (CPO) sekitar 4,94 juta ton pada 2025, menjadikannya salah satu produsen terbesar di Indonesia.
Di sektor hilirisasi mineral, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) di Kabupaten Mempawah mencatat produksi alumina mencapai 294.795,665 metrik ton sepanjang 2025.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Minta Pemprov dan Pemkab Kelola DBH Sawit dengan Benar
Produksi tersebut menandai dimulainya operasi komersial smelter grade alumina (SGAR) yang menjadi bagian dari penguatan rantai nilai industri aluminium nasional.
Kondisi tersebut dinilai memperkuat argumentasi pemerintah daerah agar formula Dana Bagi Hasil (DBH) lebih mencerminkan kontribusi daerah penghasil terhadap perekonomian nasional.
Tantangan Pembangunan Masih Besar
Di sisi lain, Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Krisantus menyebut fluktuasi harga komoditas, kebijakan ekspor, penyesuaian produksi industri, hingga tingginya ketergantungan terhadap sektor primer masih memengaruhi perekonomian daerah.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah daerah terus mendorong hilirisasi industri, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi layanan publik dan perpajakan.
Pemprov Minta Dukungan Belanja Pegawai
Selain persoalan Dana Bagi Hasil, Pemprov Kalbar juga meminta dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan belanja pegawai, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Selain persoalan DBH, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga meminta dukungan pemerintah pusat terhadap pembiayaan belanja pegawai, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang semakin membebani anggaran daerah," tuturnya.
Krisantus berharap dukungan APBN dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik.
Baca Juga: Harris Turino Soroti DBH Sawit Kalbar Turun 58 Persen di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 6,14 Persen
Terminal Kijing Dinilai Perkuat Daya Saing Daerah
Dalam kesempatan itu, Krisantus juga menyoroti mulai beroperasinya Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah yang telah melakukan ekspor perdana pada Juni 2026.
Menurutnya, keberadaan pelabuhan tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan daya saing ekonomi Kalimantan Barat.
Ekspor perdana melalui Terminal Kijing pada 29 Juni 2026 ditandai dengan pengiriman 180 kontainer berisi komoditas unggulan Kalimantan Barat, yakni aluminium, kelapa, dan minyak kelapa mentah.
Nilai ekspor perdana tersebut mencapai sekitar 1,206 juta dolar AS atau sekitar Rp21,4 miliar. Komoditas diekspor ke Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan melalui sejumlah eksportir yang beroperasi di kawasan Kijing dan Tayan.
Menurut PT Pelindo Regional 2 Pontianak, layanan ekspor langsung melalui Terminal Kijing diharapkan memangkas biaya logistik, mempercepat waktu pengiriman, serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Kalimantan Barat di pasar internasional.
Baca Juga: Karolin Minta Keadilan DBH Sawit, Jalan Rusak di Landak Kian Parah Akibat Angkutan Perkebunan
Banggar DPR RI Tampung Aspirasi Daerah
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mengatakan seluruh aspirasi pemerintah daerah terkait transfer ke daerah, Dana Bagi Hasil, hingga pembangunan infrastruktur strategis akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBN Tahun 2027.
Menurutnya, salah satu persoalan yang banyak disampaikan pemerintah daerah adalah tingginya porsi belanja pegawai dalam APBD yang di sejumlah daerah bahkan telah melampaui 50 persen dari total anggaran daerah.
"Seluruh aspirasi daerah terkait transfer ke daerah, Dana Bagi Hasil, hingga pembangunan infrastruktur strategis akan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan APBN Tahun 2027."
Editor : Uray RonaldSumber : Antara