PONTIANAK POST – Pemerintah mengklaim program hilirisasi bauksit mulai memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sektor hilirisasi pada kuartal II 2026 menyerap 742.263 tenaga kerja, seiring melonjaknya investasi pengolahan mineral yang kini didominasi pembangunan smelter bauksit.
Pada periode yang sama, investasi hilirisasi bauksit tercatat mencapai Rp40,1 triliun, melonjak sekitar 193 persen dibandingkan kuartal I 2026 yang sebesar Rp13,7 triliun. Untuk pertama kalinya, nilai investasi bauksit melampaui nikel yang selama ini menjadi komoditas utama hilirisasi nasional.
"Kalau kita lihat, biasanya nikel selalu di nomor satu. Nah sekarang ada shifting. Bauksit menjadi nomor satu karena memang ada beberapa pembangunan smelter bauksit, baik yang dilakukan investor dalam negeri maupun luar negeri," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani, Selasa (21/7).
Menurut Rosan, realisasi investasi sektor hilirisasi sepanjang kuartal II 2026 mencapai Rp152,7 triliun atau meningkat 5,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut menyumbang hampir 30 persen dari total investasi nasional sebesar Rp511,8 triliun.
Selain investasi, pemerintah juga mengklaim dampak terhadap lapangan kerja terus meningkat.
"Kalau di triwulan kedua saja, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 742.263 orang atau meningkat 5,1 persen," kata Rosan.
Namun, pemerintah belum merinci secara terbuka komposisi pekerja berdasarkan masing-masing komoditas, termasuk berapa porsi tenaga kerja yang berasal dari proyek hilirisasi bauksit maupun pembangunan smelter di daerah.
Kalbar Makin Strategis sebagai Pusat Hilirisasi Bauksit
Lonjakan investasi tersebut turut memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah paling strategis dalam rantai hilirisasi mineral nasional.
Provinsi ini menjadi lokasi Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase I di Kabupaten Mempawah yang dikembangkan Grup MIND ID melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bersama PT Aneka Tambang Tbk (Antam).
Fasilitas tersebut memiliki kapasitas produksi satu juta ton alumina per tahun dengan kebutuhan bahan baku sekitar 3,3 juta ton bauksit setiap tahun.
Keberadaan SGAR diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai tambah bauksit yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga memperkuat industri aluminium nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor alumina.
Bagi Kalimantan Barat, investasi tersebut dinilai membuka peluang bertambahnya lapangan kerja, tumbuhnya usaha pendukung, serta meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan industri sekitar Mempawah.
Bauksit Geser Dominasi Nikel
BKPM mencatat investasi hilirisasi bauksit kini menjadi yang terbesar di antara seluruh komoditas mineral.
Setelah bauksit senilai Rp40,1 triliun, investasi hilirisasi nikel berada di posisi kedua sebesar Rp29,4 triliun. Selanjutnya tembaga Rp16,7 triliun, besi dan baja Rp13,2 triliun, pasir silika Rp4 triliun, serta komoditas lain seperti timah, emas, perak, mangan, kobalt, batu bara, logam tanah jarang, dan aspal Buton dengan total Rp4,7 triliun.
Menurut Rosan, perubahan tersebut menunjukkan hilirisasi nasional mulai berkembang lebih merata dan tidak lagi hanya bertumpu pada industri nikel.
DPR: Jangan Berhenti di Smelter
Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyambut positif meningkatnya investasi hilirisasi bauksit. Namun, ia mengingatkan agar pembangunan industri tidak berhenti pada produksi alumina semata.
"Kami berharap investasi smelter bauksit juga diikuti pengembangan industri hilir dari bauksit agar negara dapat memaksimalkan nilai tambah dari produk turunannya," ujarnya.
Menurut Eddy, keberlanjutan hilirisasi hingga industri aluminium akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar, termasuk menciptakan lapangan kerja berkualitas dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Daerah Penghasil Harus Ikut Menikmati Manfaat
Senada dengan itu, Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menilai pertumbuhan investasi perlu diikuti kebijakan yang berpihak kepada daerah penghasil mineral.
Ia meminta pemerintah memastikan daerah memperoleh haknya melalui dana bagi hasil dan kebijakan fiskal yang adil.
"Yang perlu diperhatikan pemerintah adalah menjaga dengan baik daerah penghasil sumber daya dan para pengelolanya. Misalnya dana bagi hasil untuk daerah jangan dipotong atau terus diutangi, serta berikan hak daerah sesuai undang-undang yang berlaku," tegasnya.
Dinilai Masuk Fase Baru
Lonjakan investasi bauksit menjadi sinyal bergesernya arah hilirisasi mineral Indonesia. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya akan diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah smelter yang dibangun.
Yang menjadi perhatian publik adalah sejauh mana investasi tersebut benar-benar menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil seperti Kalimantan Barat, serta mendorong lahirnya industri aluminium bernilai tambah tinggi di dalam negeri. Dengan demikian, manfaat hilirisasi tidak berhenti pada pembangunan pabrik, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat yang hidup di sekitar kawasan industri. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro