PONTIANAK POST – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Barat (Kalbar) mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) merevisi aturan pintu masuk impor dengan memasukkan Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, sebagai salah satu pelabuhan resmi kegiatan impor.
Kadin menilai, tidak masuknya Pelabuhan Kijing dalam daftar pelabuhan pintu masuk impor menyebabkan biaya logistik membengkak karena barang kebutuhan masyarakat Kalbar harus lebih dulu transit melalui pelabuhan lain di luar daerah.
Wakil Ketua Umum Bidang Perbatasan Kadin Kalbar mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan disparitas harga barang kebutuhan pokok di Kalbar masih tinggi dibandingkan wilayah lain, khususnya Pulau Jawa.
Kijing Dinilai Layak Jadi Gerbang Impor
Dalam rapat koordinasi melalui Zoom Meeting bersama Kementerian Perdagangan, perwakilan Kadin Kalbar menyampaikan pentingnya optimalisasi fungsi Pelabuhan Internasional Kijing sebagai pusat aktivitas perdagangan regional.
Menurutnya, Pelabuhan Kijing memiliki fasilitas modern dengan investasi pembangunan mencapai triliunan rupiah. Pelabuhan yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2023 itu juga memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan jalur perdagangan internasional.
“Kijing sangat dekat dengan pelabuhan internasional seperti Senari di Kuching, Port Klang di Kuala Lumpur, Singapura, hingga jalur pelayaran Selat Malaka,” ujarnya.
Selain posisi geografis yang strategis, konektivitas darat dari Pelabuhan Kijing menuju wilayah lain di Pulau Kalimantan juga dinilai sudah mendukung distribusi barang.
Dengan kondisi tersebut, Kadin mempertanyakan alasan Pelabuhan Kijing belum masuk dalam daftar pelabuhan pintu masuk impor yang ditetapkan dalam regulasi Kemendag.
Disparitas Harga Kalbar Jadi Perhatian
Kadin Kalbar menilai aturan tersebut berdampak langsung terhadap rantai pasok barang di daerah.
Selama ini, barang impor yang dibutuhkan masyarakat Kalbar tidak dapat langsung masuk melalui pelabuhan lokal, melainkan harus melalui pelabuhan impor lain seperti Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Perak Surabaya, atau Belawan Medan sebelum dikirim kembali ke Kalbar.
Proses distribusi yang lebih panjang itu dinilai menambah biaya angkut dan logistik sehingga berdampak pada harga jual barang di tingkat masyarakat.
“Kondisi ini menjadi salah satu penyebab disparitas harga kebutuhan hidup di Kalbar dengan daerah lain masih terjadi,” katanya.
Karena itu, Kadin meminta Kemendag segera melakukan evaluasi terhadap aturan yang berlaku dan memasukkan Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan pintu masuk impor.
Ancaman Gugatan Jika Tak Ada Respons
Kadin Kalbar juga meminta Kemendag membentuk tim untuk melakukan peninjauan langsung ke lapangan guna melihat kesiapan Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan impor.
Menurutnya, revisi regulasi diperlukan agar pembangunan infrastruktur besar seperti Pelabuhan Kijing dapat memberikan dampak ekonomi maksimal bagi masyarakat Kalbar.
Jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah pusat, Kadin Kalbar menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum melalui pengajuan judicial review terhadap aturan yang dinilai menghambat perdagangan daerah.
Dorong Kerja Sama Industri Gula dengan Jawa Timur
Selain membahas Pelabuhan Kijing, dalam forum tersebut Kadin Kalbar juga menyampaikan peluang investasi industri gula di wilayah perbatasan Kalbar-Malaysia.
Hal itu disampaikan menjelang kunjungan misi bisnis Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Kalbar pada 12 Agustus 2026.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Kadin mengapresiasi paparan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur terkait keberadaan industri gula yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi perekonomian daerah maupun nasional.
Kadin Kalbar menyebut terdapat investor yang berminat membangun pabrik gula di kawasan perbatasan dengan memanfaatkan lahan untuk penanaman tebu. Selain itu, kebutuhan bahan baku juga berpotensi didukung melalui kerja sama impor gula setengah jadi dari Malaysia.
“Kami berharap dapat belajar dan melakukan studi banding ke pabrik gula di Jawa Timur,” katanya.
Respons positif langsung diberikan peserta dari Jawa Timur. Mereka menyatakan akan membawa pemilik salah satu pabrik gula terbesar di Jawa Timur dalam agenda misi bisnis ke Kalbar dan membuka peluang pertemuan dengan Kadin Kalbar. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro