PONTIANAK POST – Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) memicu babak baru dalam tata kelola ekonomi nasional. Di tengah proses transisi kepemimpinan bank sentral, pemerintah memutuskan memasukkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke dalam forum Komite Koordinasi Stabilitas Keuangan (KKSK) Plus sebagai upaya memperkuat koordinasi fiskal, moneter, investasi, dan sektor riil.
Keputusan yang diumumkan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026), menjadi perhatian publik karena terjadi di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya kehati-hatian pelaku pasar. Pemerintah memastikan stabilitas sistem keuangan tetap menjadi prioritas selama proses pergantian pimpinan Bank Indonesia.
Danantara Resmi Dilibatkan dalam KKSK Plus
Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Rosan Roeslani menjelaskan Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar koordinasi kebijakan ekonomi diperluas melalui konsep KKSK Plus.
Menurut Rosan, kehadiran Danantara bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga sehingga setiap kebijakan tidak hanya mempertimbangkan aspek fiskal dan moneter, tetapi juga investasi, pengelolaan aset negara, serta sektor riil.
"Jadi lebih ke whole ecosystem-nya. Jadi arahannya adalah KKSK Plus, Plus Danantara," ujar Rosan usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.
Rosan menegaskan Danantara tidak terlibat dalam penentuan calon Gubernur BI definitif. Proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden sesuai Undang-Undang Bank Indonesia.
Destry Damayanti Pastikan Kebijakan BI Tetap Berjalan
Pemerintah telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo. Sementara itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI hingga gubernur definitif memperoleh persetujuan DPR.
Destry menegaskan pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah kebijakan Bank Indonesia.
"Kami berharap market tidak perlu panik. Bank Indonesia tetap menjalankan kebijakan seperti sebelumnya," kata Destry.
Ia memastikan intervensi stabilisasi rupiah melalui pasar spot, Non Deliverable Forward (NDF), dan Domestic Non Deliverable Forward (DNDF) tetap dilakukan sesuai kebutuhan pasar.
Selain itu, kebijakan makroprudensial serta berbagai insentif untuk menjaga arus modal asing juga tetap berjalan.
Pasar Menunggu Kepastian Gubernur BI Definitif
Transisi kepemimpinan BI sempat memengaruhi sentimen pasar.
Nilai tukar rupiah ditutup melemah hingga Rp18.009 per dolar AS, sementara Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi karena investor memilih bersikap wait and see.
Meski demikian, sejumlah analis menilai pelemahan tersebut juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama ekspektasi kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed).
Akademisi Ingatkan Pentingnya Independensi Bank Indonesia
Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pengunduran diri Perry berpotensi menimbulkan tekanan psikologis terhadap pasar dalam jangka pendek.
Menurutnya, pelemahan rupiah yang mendekati kisaran Rp17.600 hingga Rp18.150 per dolar AS menjadi tantangan besar di tengah tekanan ekonomi global.
"Permasalahan utamanya adalah external shock yang sulit dihindari serta kebijakan fiskal yang tidak selalu sejalan dengan target moneter BI," ujarnya.
Rahma menilai penunjukan Destry memberikan sinyal kesinambungan kebijakan karena berasal dari internal BI. Namun, pasar tetap akan mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan.
"Independensi BI merupakan fondasi utama agar pasar percaya terhadap arah kebijakan makroekonomi Indonesia," tegasnya.
Investor Soroti Kredibilitas Pengganti Perry
Ekonom Universitas Brawijaya Noval Adib menyebut Perry Warjiyo selama ini dipandang sebagai simbol kredibilitas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter.
Menurutnya, perhatian investor kini tertuju pada sosok gubernur definitif yang akan diajukan pemerintah kepada DPR.
"Jika mampu menjaga independensi BI, pasar akan merespons positif. Sebaliknya, bila dipersepsikan sebagai perpanjangan tangan pemerintah, respons pasar bisa negatif," katanya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi XI DPR Marwan Jafar menegaskan proses pemilihan gubernur BI harus mengedepankan profesionalisme, integritas, kompetensi, serta kepentingan nasional.
Perry Warjiyo Tinggalkan Warisan Transformasi Digital
Selama memimpin Bank Indonesia, Perry Warjiyo meninggalkan sejumlah kebijakan strategis yang menjadi fondasi transformasi sistem keuangan nasional.
Beberapa di antaranya adalah implementasi QRIS, pengembangan BI-FAST, penyusunan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, serta perluasan sistem pembayaran lintas negara melalui kerja sama QR antarnegara ASEAN.
Karier Perry di Bank Indonesia berlangsung selama sekitar 42 tahun, mulai bergabung pada 1984, menjadi Deputi Gubernur BI (2013–2018), hingga menjabat Gubernur BI sejak 2018.
Publik Pertanyakan Gelombang Mundurnya Pejabat Ekonomi
Pengunduran diri Perry menambah daftar pejabat tinggi sektor ekonomi yang mengakhiri masa jabatannya sejak September 2025. Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati, Mahendra Siregar, Mirza Adityaswara, Inarno Djajadi, Aditya Jayaantara, hingga Iman Rachman juga mengundurkan diri dari jabatan masing-masing.
Fenomena tersebut memunculkan diskusi publik mengenai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di media sosial, sebagian warganet mempertanyakan alasan pengunduran diri Perry, sementara pemerintah menegaskan keputusan tersebut murni didasarkan pada alasan pribadi. *
Editor : Aristono Edi Kiswantoro