PONTIANAK POST – Ketika sebagian besar masyarakat Indonesia mulai menikmati penurunan harga sejumlah kebutuhan pokok, kondisi berbeda justru terjadi di Kalimantan Barat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,14 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Juli 2026. Namun, Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan inflasi tertinggi nasional, yakni 0,38 persen.
Data tersebut menunjukkan Kalimantan Barat bergerak berlawanan dengan tren nasional. Dari 38 provinsi di Indonesia, 27 provinsi mengalami deflasi, sedangkan hanya 11 provinsi yang masih mencatat inflasi. Kondisi ini mengindikasikan tekanan harga di Kalimantan Barat masih lebih tinggi dibandingkan sebagian besar daerah lainnya.
Harga Pangan Turun, Indonesia Alami Deflasi
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan deflasi nasional terjadi karena Indeks Harga Konsumen (IHK) turun dari 111,89 pada Juni menjadi 111,73 pada Juli 2026.
Menurut Ateng, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi dengan penurunan sebesar 0,89 persen dan memberikan andil deflasi 0,26 persen.
"Komoditas penyumbang utama deflasi dari kelompok tersebut meliputi bawang merah, cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, tomat, dan jeruk," ujarnya.
Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami deflasi 0,89 persen, terutama dipengaruhi turunnya harga emas perhiasan sebesar 3,58 persen.
Sementara itu, kelompok transportasi mengalami inflasi 0,52 persen, terutama dipengaruhi pergerakan harga bensin. Kelompok pendidikan juga mengalami inflasi 0,55 persen seiring dimulainya tahun ajaran baru yang mendorong kenaikan biaya sekolah dasar, taman kanak-kanak, dan bimbingan belajar.
Kalbar Bergerak Berlawanan dengan Tren Nasional
Meski Indonesia mengalami deflasi, Kalimantan Barat justru menjadi provinsi dengan inflasi bulanan tertinggi pada Juli 2026.
Sebagai gambaran kondisi sebelumnya, data BPS Kalimantan Barat pada Juni 2026 menunjukkan tekanan harga terjadi di seluruh wilayah cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK). Kota Singkawang mencatat inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,46 persen, disusul Kota Pontianak 0,37 persen, Sintang 0,36 persen, Kabupaten Kayong Utara 0,20 persen, dan Kabupaten Ketapang 0,15 persen.
Secara tahunan (year-on-year), inflasi tertinggi tercatat di Sintang sebesar 3,71 persen, diikuti Kabupaten Ketapang 3,70 persen, Kabupaten Kayong Utara 3,28 persen, Kota Pontianak 3,04 persen, dan Kota Singkawang 2,93 persen. Data tersebut menunjukkan tekanan harga masih dirasakan di berbagai daerah di Kalimantan Barat meski tingkat inflasinya berbeda-beda.
Pangan, Transportasi, dan Pendidikan Masih Menjadi Pemicu Inflasi
Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Muh Saichudin, menjelaskan inflasi di Kalimantan Barat dipengaruhi kenaikan harga pada 11 kelompok pengeluaran.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 4,28 persen, transportasi 5,11 persen, pendidikan 2,70 persen, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 2,10 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,81 persen.
Sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, beras, bahan bakar rumah tangga, ikan baung, tarif angkutan udara, minyak goreng, ikan nila, pelumas atau oli mesin, cabai rawit, ikan tongkol, bensin, bawang merah, daging sapi, sawi hijau, cabai merah, gula pasir, hingga biaya bimbingan belajar.
Sementara pada inflasi bulanan, kenaikan harga terutama dipengaruhi tarif angkutan udara, bensin, ikan tongkol, wortel, pelumas atau oli mesin, minyak goreng, cabai rawit, cumi-cumi, ikan nila, air minum kemasan, dan beras.
Daya Beli Masyarakat Perlu Dijaga
Inflasi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
Selain itu, kenaikan biaya transportasi dan pendidikan berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat pada awal tahun ajaran baru. Kondisi ini menjadi perhatian karena terjadi ketika mayoritas provinsi di Indonesia justru mulai menikmati penurunan harga sejumlah komoditas.
Pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diharapkan terus memperkuat stabilisasi pasokan dan kelancaran distribusi barang agar tekanan harga dapat dikendalikan. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi Kalimantan Barat. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro