PONTIANAK POST - Pelantikan Donald Trump dan J.D. Vance sebagai presiden dan wakil presiden Amerika Serikat (AS) kemarin diiringi isu baru mengenai konflik Gaza. Trump disebut ingin merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke Indonesia.
Isu tersebut beredar di berbagai media, baik dalam maupun luar negeri. Namun, belum ada sumber jelas yang mengonfirmasinya. Dilansir dari NBC News, rencana tersebut disampaikan salah seorang anggota tim transisi Donald Trump yang namanya tidak disebutkan. Indonesia masuk dalam daftar negara tujuan karena dianggap memiliki kedekatan dengan Palestina.
NBC News melaporkan, rencana relokasi itu muncul karena Trump ingin ada stabilitas jangka panjang bagi warga Israel dan Palestina. Gaza yang kini hancur lebur akan dibangun kembali. Nah, selama proses pembangunan itulah warga Gaza yang jumlahnya sekitar dua jutaan tersebut harus direlokasi sebagian. Salah satu negara tujuan adalah Indonesia.
Utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff disebut bakal membahas isu relokasi tersebut. Dia sedang mempertimbangkan mengunjungi Jalur Gaza. Hal itu merupakan upaya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas agar tetap sesuai jalur.
Perketat Perbatasan
Setelah dilantik menjadi presiden, Trump menyatakan bakal merombak berbagai kebijakan Joe Biden. Dia menyebut bakal mengeluarkan banyak tindakan mengejutkan. ”Kepala Anda akan pusing melihat apa yang akan terjadi,” kata Trump seperti dilansir CNN.
Menurut sumber CNN, pada minggu pertama menjabat, Trump berencana meningkatkan produksi energi Amerika. Selain itu, dia akan memperketat keamanan di perbatasan hingga mencari opsi untuk polemik operasional TikTok di Amerika.
Keamanan di daerah perbatasan dan imigran gelap memang menjadi isu yang digaungkan di masa kampanye. Tim Trump kabarnya masih menyelesaikan peraturan baru. Aturan itu akan berdampak pada orang-orang di seluruh negara bagian. Kebijakan yang disusun kabarnya bakal memengaruhi masa depan imigran yang sudah tinggal di Amerika.
Wakil Kepala Staf Kebijakan Trump Stephen Miller pada Minggu (19/1) menyatakan bahwa Trump akan memberlakukan keadaan darurat nasional di perbatasan. Dengan pemberlakuan itu, pendanaan dari departemen pertahanan akan turun. ”Trump juga akan bergerak untuk menetapkan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing,” ujarnya.
Immigration and Customs Enforcement (ICE) juga akan turun ke lapangan untuk mencari imigran gelap. Mereka yang memiliki latar belakang kriminal bakal dideportasi. ”Saat presiden dilantik, ICE memiliki prioritas baru, yaitu mencari orang yang dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan publik dan keamanan nasional,” kata kepala perbatasan yang baru Tok Homan, dilansir dari Anadolu Agency.
Selain itu, Trump telah lama menegaskan akan mengakhiri konflik di seluruh dunia. Termasuk di Ukraina dan Gaza. Pada Mei 2023, Trump menyebut akan mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 24 jam setelah bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ”Ini akan berakhir. Ini benar-benar akan berakhir,’’ kata Trump waktu itu.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI pun angkat bicara mengenai kabar tersebut. Menurut Juru Bicara Kemenlu Rolliansyah Soemirat, hingga kini pihaknya belum menerima informasi apa pun mengenai rencana relokasi tersebut.
Respons Kemenlu RI
Isu tentang rencana Trump merelokasi sebagian warga Gaza ke Indonesia ditanggapi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Juru Bicara Kemenlu RI Roy Soemirat mengatakan bahwa kementeriannya belum mengetahui kabar tersebut. ”Pemerintah tidak pernah mendapatkan informasi apa pun mengenai hal ini,” katanya singkat.
Sementara itu, terkait gencatan senjata, Roy menekankan pentingnya seluruh pihak mematuhi dan memenuhi kewajiban masing-masing sesuai yang tertera dalam kesepakatan. Indonesia akan terus mengawal dari dekat implementasi kesepakatan tersebut melalui berbagai cara, baik melalui forum multilateral (PBB) maupun bilateral. ”Dengan gencatan senjata, kita juga berharap bantuan kemanusiaan dapat masuk sesuai dengan kebutuhan rakyat Palestina,” ujarnya.
Ditemui dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan, tidak ada rencana dari pemerintah untuk menampung warga Gaza. Sejauh ini pun tak ada pembicaraan mengenai hal tersebut. ”Enggak. Enggak ada (rencana tersebut, Red),” katanya kemarin. (lyn/mia/c6/oni)
Editor : A'an