PONTIANAK POST – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah tersebut memicu kemarahan pemerintah Israel hingga memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, Reem Alsalem, menyebut keputusan itu sebagai langkah yang sudah lama tertunda. Menurut dia, berbagai laporan independen telah mendokumentasikan dugaan kekerasan seksual sistematis yang dilakukan terhadap warga Palestina.
“Telah ada dokumentasi dan verifikasi independen mengenai kekerasan seksual sistematis, berskala besar, dan mengerikan terhadap perempuan, laki-laki, serta anak-anak Palestina,” ujarnya.
PBB sebelumnya pada Agustus tahun lalu juga mengungkap adanya “informasi yang dapat dipercaya” terkait dugaan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan Israel. Namun, tim inspeksi PBB disebut tidak diberi akses untuk memeriksa fasilitas tersebut.
Kesaksian para tahanan Palestina yang ditangkap sejak perang Gaza 2023 juga mengungkap adanya perlakuan tidak manusiawi, termasuk penyiksaan dan kekerasan seksual oleh penjaga maupun tentara Israel.
Kekerasan seksual serta berbagai bentuk pelecehan berbasis gender yang dilakukan pemukim dan tentara Israel turut mendorong warga Palestina meninggalkan wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Tuduhan serupa juga disampaikan sejumlah aktivis asing yang sempat ditahan Israel setelah kapal bantuan menuju Gaza dicegat di perairan internasional. Mereka mengaku mengalami pelecehan selama berada dalam tahanan, termasuk sedikitnya 15 kasus dugaan serangan seksual atau pemerkosaan.
Putus Hubungan dengan Sekjen Guterres
Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menegaskan bahwa Israel tidak lagi akan berhubungan dengan kantor Antonio Guterres selama diplomat asal Portugal itu masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB.
“Kami selesai dengan sekretaris jenderal ini. Keputusan memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” kata Danon seperti dikutip Al Jazeera.
Danon juga mengecam keputusan PBB yang menempatkan Israel dalam daftar yang sama dengan Hamas. “Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak bisa diterima,” ujarnya.
Di sisi lain, juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, mengatakan pihaknya tetap membuka jalur komunikasi dengan Israel meski mendapat kecaman keras. “Dari pihak kami, pintu sekretaris jenderal tetap terbuka,” katanya. (lyn/gas)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro