PONTIANAK POST - Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah desa di Kabupaten Kayong Utara mulai menunjukkan progres dengan sejumlah bangunan yang telah berdiri sebagai bagian dari penguatan ekonomi desa. Salah satunya berada di Desa Podorukun, Kecamatan Seponti, yang kini telah mencapai sekitar 35 persen progres pembangunan.
Ketua KDMP Podorukun, Hendra, mengungkapkan bahwa pembangunan masih berada pada tahap awal. Hal ini terlihat dari kondisi fisik bangunan yang belum rampung sepenuhnya.
"Kalau dilihat dari fisik bangunan sekarang itu mungkin sekitar 35 persen, karena atap belum ada, dinding belum semuanya selesai, dan lantai juga belum dikerjakan," ujarnya Rabu (25/3).
Ia menjelaskan, keterlambatan pembangunan dipengaruhi oleh distribusi material serta kondisi cuaca yang tidak menentu. Awalnya, pembangunan ditargetkan rampung pada Januari 2026, namun mengalami penundaan.
Baca Juga: Pemkab Mempawah Percepat Perlindungan Indikasi Geografis dan Merek Kolektif KDMP
"Kalau dilihat dari kasat mata mungkin karena keterlambatan bahan, mungkin gara-gara kondisi cuaca juga yang tidak menentu bang. Kalau hujan terus pun, nggak mungkin pekerja-pekerja tukang itu bisa kerja. Sebenarnya kan penyelesaian ini di Januari itu, udah harus selesai, tapi diundur," jelas Hendra.
Meski demikian, ia menyebut pihaknya tidak mengetahui secara rinci kendala teknis karena pembangunan dilaksanakan oleh pihak TNI. Di sisi lain, Hendra menilai Desa Podorukun memiliki potensi besar untuk pengembangan koperasi, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Ia mengatakan, ke depan pihaknya berencana mengembangkan pertanian modern seperti hidroponik serta menggandeng kelompok tani untuk mendukung keberlangsungan koperasi. Namun, KDMP masih menghadapi kendala, terutama dalam hal keanggotaan terutama dalam minimnya keyakinan masyarakat untuk bergabung sebagai anggota.
Menurutnya, hal itu dipengaruhi oleh belum jelasnya posisi KDMP di tengah masyarakat. Koperasi tersebut dinilai masih bersifat ambigu, baik dari sisi kemitraan dengan desa maupun status kelembagaannya, apakah menjadi bagian dari instansi desa atau pihak ketiga dari desa.
"Masalah anggota, karena anggota masih belum yakin. Dia dibilang kayak bermitra dengan desa. Juga nggak tertulis secara langsung ataupun menjadi salah satu instansi desa ataupun menjadi pihak ketiga di desa pun juga kami belum jelas," kata Hendra.
Ia juga menambahkan, sejauh yang dipahami saat ini, KDMP merupakan tanggung jawab desa sejak awal pembentukan hingga operasionalnya. Bahkan, apabila mengalami kegagalan, tanggung jawab tersebut tetap berada di pihak desa.
Baca Juga: Pemkab Kayong Utara Ajukan Raperda Kabupaten Layak Anak untuk Perkuat Perlindungan Anak
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa koperasi belum mendapatkan bimbingan teknis yang jelas dari pihak terkait, meskipun sudah didorong untuk segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hendra berharap, ke depan Kopdes Merah Putih dapat menjadi peluang ekonomi baru sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa. Menurutnya, hal yang paling penting saat ini adalah membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi dan aset desa secara berkelanjutan.
"Kami berharap Kopdes menjadi salah satu peluang dan lapangan pekerjaan yang akan selalu digunakan oleh masyarakat. Karena fondasi utamanya adalah kita membenahi dulu mindset masyarakat dalam pengelolaan uang dan desa kita lebih menimbulkan kesadarannya bahwa aset desa itu bukan tentang bagaimana mendapat keuntungan dari sebuah proyek tapi kita menciptakan sebuah kalangan uang dari lahan itu sendiri," pungkasnya. (dan)
Editor : Hanif