PONTIANAK POST - Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mendorong percepatan pelaksanaan program elektrifikasi desa dan dusun di Ketapang. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi jajaran PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ketapang di Pendopo Bupati, Selasa (14/7).
Dalam paparannya, pihak PLN UP3 Ketapang menyampaikan bahwa pada tahap pertama program 2026 telah dialokasikan pembangunan jaringan listrik di sejumlah desa dan dusun yang tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya Kecamatan Manismata, Jelai Hulu, Kendawangan, Simpang Hulu, dan Sungai Melayu Rayak.
Selanjutnya, pada tahap kedua direncanakan perluasan jaringan ke puluhan dusun lainnya setelah proses survei lapangan selesai dilaksanakan.
Alex menyambut baik komitmen PLN dalam mempercepat pemerataan layanan kelistrikan di Ketapang. Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang siap memberikan dukungan penuh, baik dalam koordinasi lintas sektor maupun fasilitasi di lapangan agar proses pembangunan jaringan listrik dapat berjalan lancar.
"Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen mendukung penuh percepatan elektrifikasi. Akses listrik merupakan pelayanan dasar yang harus dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali," tegas Alex.
Dia berharap agar pada 2028 seluruh desa dan dusun yang belum menikmati listrik dapat segera terlayani. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang akan terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Alex juga meminta agar sebelum pelaksanaan pekerjaan dimulai dilakukan rapat koordinasi bersama camat, kepala desa, kepala dusun, perangkat daerah terkait, dan pihak PLN. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan, termasuk akses lokasi, pembebasan jalur jaringan, serta dukungan masyarakat.
Baca Juga: PLN UP3 Ketapang Perkuat Budaya Layanan Berintegritas untuk Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan
"Kita ingin seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. Pemerintah daerah, camat, kepala desa, kepala dusun hingga masyarakat harus bersama-sama mendukung pelaksanaan pekerjaan sehingga tidak ada kendala saat pembangunan berlangsung," ungkapnya.
Selain pembangunan jaringan listrik, audiensi juga membahas program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat kurang mampu. Penerima bantuan akan diprioritaskan bagi warga di desa-desa yang baru memperoleh Iayanan listrik, dengan mengacu pada data masyarakat yang memenuhi kriteria.
Bupati turut menekankan bahwa pembangunan infrastruktur dasar, termasuk listrik, jalan, dan jembatan, merupakan hak seluruh masyarakat, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.
"Pelayanan dasar adalah hak masyarakat. Karena itu pembangunan harus menjangkau seluruh wilayah tanpa membedakan latar belakang apa pun. Semangat kita adalah pemerataan pembangunan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang," pungkasnya. (afi)
Editor : Miftakhair