PONTIANAK POST - Bupati Landak Karolin Margret Natasa melantik tiga pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, di Aula Kantor Bupati Landak pada Rabu pagi (2/7). Tiga pejabat pimpinan pratama tersebut diantaranya Nikolaus sebagai Sekretaris DPRD Landak, Alessius Asnanda sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, menggantikan posisinya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Dukcapil, dan Hery Mulyadi sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), menggantikan jabatannya sebelumnya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Landak.
Karolin mengatakan pelantikan itu merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat kapasitas birokrasi, bukan sekadar seremoni administratif.
“Ini adalah bentuk kepercayaan dan tanggung jawab besar dalam mendukung jalannya roda pemerintahan dan pelayanan publik. Jabatan tinggi pratama merupakan posisi strategis yang menjembatani visi daerah dengan pelaksanaan program di lapangan,” ujar Karolin.
Ia menekankan bahwa ketiga jabatan tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat kelembagaan legislatif, menyusun arah kebijakan daerah, serta memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu, Karolin berpesan agar para pejabat yang dilantik menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas.
“Jadilah teladan. Pastikan setiap keputusan dilandasi oleh kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum. Etika bukan hanya aturan, melainkan napas dalam setiap pelayanan,” tambahnya.
Khusus kepada Sekretaris DPRD yang baru, Karolin menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara eksekutif dan legislatif.
“Saya harap dapat memfasilitasi tugas-tugas kedewanan secara optimal, profesional, tertib, dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Kepada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Karolin meminta agar mampu memberikan telaahan yang objektif, tajam, konstruktif, dan berbasis data, guna mendukung kebijakan yang tepat dan berdampak pada dinamika pemerintahan, politik daerah, serta peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, kepada Kepala Dinas Dukcapil yang baru, Karolin menekankan pentingnya pelayanan yang efisien, bebas pungutan liar, dan menjangkau hingga ke pelosok desa. Ia juga meminta agar pemanfaatan teknologi ditingkatkan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Tantangan kita di Dukcapil adalah memberantas pungli dan meningkatkan efisiensi layanan. Karena adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, jaringan komunikasi (Jarkom) di beberapa kecamatan dinonaktifkan, sehingga pelayanan bisa terhambat. Maka dari itu, diperlukan terobosan dan inovasi untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat,” pungkasnya. (arf)
Editor : Hanif