PONTIANAK POST - Tidak sedikit warga yang memilih turun tangan memperbaiki fasilitas umum yang rusak sebelum pemerintah datang menangani.
Namun, tindakan tersebut tetap memiliki batas etis yang perlu dipahami.
Guru Besar Sosiologi Unair, Prof Dr Tuti Budirahayu, menjelaskan ada tiga kondisi ketika tindakan warga memperbaiki fasilitas umum masih dinilai etis.
Pertama, ketika kerusakan tersebut membahayakan keselamatan publik. Kedua, dilakukan secara gotong royong di lingkungan setempat. Ketiga, perbaikan hanya bersifat sementara dan tidak melanggar aturan.
“Misalnya jalan berlubang cukup dalam, atau batu pembatas yang terlepas. Itu bisa ditangani dulu agar tidak membahayakan pengguna jalan,” jelasnya, dikutip dari Jawapos.
Baca Juga: Fenomena Viralkan Fasum Rusak Dinilai Cerminan Kesadaran Sosial Masyarakat
Menurut Tuti, langkah cepat warga dapat dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama. Terlebih jika perbaikan pemerintah berlangsung terlalu lama.
Namun, dia menegaskan tidak semua kerusakan boleh diperbaiki secara mandiri. Warga sebaiknya tidak menangani fasilitas yang membutuhkan keahlian teknis khusus.
“Jika berbahaya atau butuh keterampilan khusus, warga justru harus segera melapor ke dinas terkait,” tegasnya.
Baca Juga: Fasum Jadi Wadah Silaturahmi Temu Warga, Ajak Aktifkan Kembali Poskamling di Lingkungan
Kerusakan seperti instalasi listrik atau struktur jembatan, misalnya, harus ditangani pihak berwenang demi menghindari risiko yang lebih besar.
Karena itu, partisipasi warga tetap perlu dibarengi pemahaman batas kewenangan dan keselamatan agar tidak menimbulkan persoalan baru. (*)
Editor : Chairunnisya