"Kita baru melakukan penandatanganan nota kesepahaman KUA dan PPAS tahun anggaran 2023. Jika dibanding APBD perubahan ini dengan tahun depan. Terdapat kenaikan Rp1,8 triliun," ujar Edi, usai rapat paripurna, kemarin.
Ia menuturkan, kenaikan volume APBD di tahun depan dilihat secara keseluruhan. Beberapa sektor pendapatan di Kota Pontianak terdapat pertumbuhan. Namun tak ditutupi kenaikan kemiskinan juga meningkat. Faktornya pengaruh ekonomi global.
"Semua ini berpengaruh. Teasuk faktor cuaca," ungkapnya.
Sebelumnya, Edi mengatakan, pihaknya tengah berupaya untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak. Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) Pontianak diharap mampu menyerap lebih banyak lagi PAD melalui retribusi serta pajak daerah.
“Fraksi-fraksi umumnya menginginkan adanya peningkatan kinerja dari BKD Kota Pontianak. Selain itu juga ada permintaan perbaikan fasilitas umum seperti lampu jalan dan lain-lain,” terang Edi.
Evaluasi secara taktis dan komprehensif juga akan dilakukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan menguatkan asistensi anggaran pada saat proses verifikasi rencana kerja dan anggaran (RKA) maupun satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Pemkot Pontianak juga sangat memperhatikan realisasi APBD agar tidak menumpuk di akhir tahun dengan membentuk tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (Tepra),” jelas dia.
Enam bulan terakhir, asumsi PAD di Kota Pontianak menurun. Oleh sebab itu, lanjut Edi, Pemkot Pontianak sepakat dengan pandangan fraksi untuk menumpas kemiskinan, menekan angka pengangguran serta mendukung UMKM di Kota Pontianak.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak dalam tren yang positif,” ucapnya.
Edi menegaskan komitmen Pemkot Pontianak dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Pontianak. Dirinya menambahkan, selama ini tidak akan terwujud visi dan misi Kota Pontianak tanpa kerjasama seluruh pihak, mulai dari dinas hingga dewan.
“Penanganan Covid-19 juga terus terlaksana dengan keuangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada,” katanya.
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin mengatakan, terdapat peningkatan volume APBD di tahun depan. Dengan adanya kenaikan volume anggaran, tentunya akan berpengaruh pada rencana program yang akan dijalankan disemua SOPD ke depan.
"Mudah-mudahan iklim ekonomi di Pontianak semakin baik. Dengan demikian apa yang sudah direncanakan dapat berjalan sesuai rencananya," ungkap Satar.
Di tahun ini, ia mengakui banyak program yang tak bisa berjalan disebabkan karena alokasi anggaran yang minim. Sehingga mau tak mau, beberapa program yang ada di semua SOPD dilakukan penundaan. (iza) Editor : Syahriani Siregar