PONTIANAK - Universitas Widya Dharma (UWD) Pontianak menggelar Kuliah Umum bertajuk ‘Perkembangan Hubungan Bilateral Sarawak dan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19’ yang dilaksanakan di Function Hall Gedung St Fransiskus Assisi, Sabtu (2/9). Hadir sebagai narasumber Raden Sigit Witjaksono selaku Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Sarawak-Malaysia.
Acara diawali dengan sambutan dari Ketua Yayasan Widya Dharma Pontianak, Widjaja Tandra. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ini berkembang dari tahun ke tahun. Hingga kini terdapat setidaknya 4400 mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan di universitas ini
“Total dosen sebanyak 200 dosen dengan pendidikan S2, 14 orang S3, dan Profesor sebanyak satu orang. Kami juga mengirim 16 dosen untuk ikut pendidikan S3 di kampus-kampus Indonesia,” ucapnya.
Sejak awal berdiri, Perguruan Tinggi Widya Dharma Pontianak hingga saat ini telah meluluskan 18.782 mahasiswa dari berbagai program studi. Para alumni Widya Dharma Pontianak tersebar di berbagai sektor pasar kerja dan tidak sedikit juga yang telah sukses berwirausaha.
Sementara itu, Raden Sigit Witjaksono selaku narasumber memaparkan tentang peluang dan tantangan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dari Sarawak. Saat ini, ada enam Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi kedua negara, namun hanya tiga yang sudah diresmikan.
PLBN kita yang belum diresmikan yaitu Jagoi Babang (Bengkayang), di Sintang, dan di Temajuk (Sambas). Tiga lainnya, yakni PLBN Aruk, Entikong, dan Badau sudah diresmikan sebagai jalur perlintasan.
“Pasca pandemi ini, border open untuk lalu lintas perdagangan, orang, dan kendaraan sudah semakin banyak, terutama di dua PLBN di Entikong dan Aruk,” tuturnya.
Berbatasan langsung dengan negara lain diakuinya membuka peluang ekonomi, namun menyisakan tantangan sosial. Pekerja Migran Indonesia (PMI) kerap memunculkan persoalan. Dirinya menyebut, akhir Agustus lalu sebanyak 3000 orang dibantu proses pemulangannya ke tanah air.
Dari sisi ekonomi, peluang kerja sama dengan Sarawak cukup besar. Beberapa peluang tersebut, seperti GDP Sarawak yang cukup besar, daya beli masyarakat yang cukup kuat, serta Pemerintahan Sarawak yang memberi prioritas tenaga kerja asing di sektor formal dari Indonesia. Selain itu, letak geografis Sarawak memberikan peluang dan akses lebih mudah bagi produk Indonesia untuk mengekspor ke pasar dunia yang lebih luas.
“Beberapa perjanjian perdagangan antara Malaysia dan Indonesia seperti AFTA, Malindo, BIMP-EAGA, BTA 1970, memberikan payung hukum untuk kerja sama ekonomi antara Sarawak dengan Indonesia,” paparnya.
Namun, kata dia, yang menjadi tantangan adalah perbatasan darat antara Indonesia (Kalbar) dengan Sarawak belum resmi dinyatakan sebagai pintu ekspor-impor barang dan belum semua PLBN memiliki code port.
“Selain itu, produk-produk UMKM Indonesia yang belum dilengkapi sertifikasi kesehatan, sertifikasi halal, komposisi produk, dan kemasan yang masih perlu ditingkatkan,” ucapnya.
Dirinya berharap peluang-peluang dalam memanfaatkan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, khususnya Sarawak, bisa dioptimalkan untuk meningkatkan perekonomian Kalbar. (sti/ser)
Editor : Syahriani Siregar