PONTIANAK - Ratusan pekerja sawit yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan mendatangi Gedung DPRD Kalbar, Kamis (2/5).
Mereka meminta pemerintah memperhatikan perlindungan keselamatan, terutama para pekerja perkebunan sawit.
Pasalnya, sampai sekarang perusahaan-perusahaan sawit yang beroperasi di Kalbar sering abai melindungi pekerjanya dari resiko kecelakaan.
Contohnya, tidak menyediakan APD (Alat Pelindung Diri) bagi pekerja di lapangan, hingga minimnya pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja.
"Buat kami, perlindungan pekerja sawit mulai dari K3, upah dan resiko pelecehan seksual masih minim," kata Sekretaris Federasi Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan, Firmansyah, Kamis (2/5) saat menyampaikan orasinya di Gedung Wakil Rakyat.
Menurutnya kesehatan dan keselamatan kerja, sampai saat ini hanya sekedar simbol. Kenyataannya belum benar-benar dilakukan.
"Contoh saka masalah APD. Sampai saat ini praktiknya minim. Harusnya diberi percuma cuma oleh perusahaan," katanya.
Di sisi lain, dia juga menyebutkan bahwa minimnya pelatihan bagi buruh-buruh khususnya mereka yang bersentuhan langsung dengan bahan kimia. Misalnya saja, mereka yang bertugas sebagai pemupuk sawit.
"Dia kan bersentuhan dengan bahan kimia, bagaimana cara menggunakan pupuk cair untuk semprot dan perawatan. Tapi, tak ada pelatihan untuk mereka, yang diberikan hanya sosialisasi," ujarnya.
Maka dari itu, Firmansyah meminta pemerintah benar-benar memperhatikan nasib buruh, khususnya para pekerja sawit. Misalnya membuat regulasi khusus ketenagakerjaan di sektor kelapa sawit.
"Jelas-jelas kami berharap ada regulasi khusus perlindungan kerja kepada buruh di sektor perkebunan kelapa sawit, sesuai rencana kerja aksi nasional, sawit berkelanjutan," ujarnya.
Firmansyah menambahkan bahwa perhatian kepada pekerja kelapa sawit harusnya menjadi isu penting.
Dia pun memastikan bahwa Federasi Serikat Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Kalimantan, bekerja sama dengan Serikat Buruh Sawit Kalimantan, dan Koalisi Buruh Sawit Indonesia telah menyusun rancangan perlindungan buruh sawit.
"Harapannya adalah rancangan perlindungan buruh sawit diterima dan diakomodir pemerintah untuk dijadikan Pergub sesuai rencana kerja aksi nasional yang saat ini menjadi bagian pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah," pungkasnya.(den)
Editor : A'an