JAKARTA - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson menyampaikan secara langsung kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Pilkada Serentak Tahun 2024 dihadapan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, sebagai Pemimpin Rapat dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (20/11).
Tak sendiri, Harisson turut didampingi Pj/Pjs. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Barat. Selain itu dihadiri juga Pj Gubernur Kaltim, Pj. Gubernur Kalteng, Pj Kalsel dan Pj Gubernur Kaltara.
Dalam rakertersebut, membahas sejauh mana kesiapan Pilkada serentak 2024. Berbagai hal terkait Pilkada satu per satu dibahas dari mulai soal tahapan, keamanan, hingga anggaran, kemudian juga disampaikan terkait jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Harisson mengungkapkan untuk jumlah pemilih di Kalbar sebanyak 3.956.969 orang. Kalbar akan melakukan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, 12 pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan dua pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
"Jadi secara persentase, pemilihan tertinggi itu ada di Kota Pontianak sebesar jumlah pemilih 12,36 persen, kemudian Kabupaten Sambas 11,58 persen dan Kabupaten Kubu Raya 11,22 persen untuk jumlah pemilih," ungkapnya.
Harisson juga menyampaikan bahwa dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalbar ke KPU Kalbar sudah menganggarkan untuk BPJS Ketenagakerjaan bagi anggota penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Apabila nanti terjadi anggota yang meninggal, mereka akan diberikan santunan sebesar Rp40 juta dan anaknya disekolahkan sampai sarjana. Hal ini sudah diprogramkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah dianggarkan KPU yang dana hibahnya Pemerintah Provinsi Kalbar," ucap Harisson dihadapan Ketua Komisi II DPR RI.
Harisson menegaskan bahwa dirinya akan terus menjaga netralitas ASN dan kepala desa beserta perangkatnya. "Sudah berkali-kali kami melakukan pertemuan maupun upacara dalam pengucapan sumpah atau ikrar netralitas ASN. Jadi kami yakin ASN dan Kepala Desa tetap menjaga integritas dalam Pilkada Serentak Tahun 2024 ini," tutur Harisson.
Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Provinsi Kalbar terbilang sangat rendah yakni dengan skor IKP 12,69 persen, namun Harisson tetap mengantisipasi hal tersebut.
"Kalbar ini masuk lima provinsi dengan tingkat kerawanan Pilkada terendah. Kami bersyukur namun kami bersama Forkopimda akan tetap melakukan antisipasi terhadap perkembangan yang ada di masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI mengapresiasi Provinsi Kalbar atas IKP termasuk lima provinsi terendah. "Kalbar ini skor IKP-nya 12,69 persen, masuk kelima besar provinsi terendah, kendati demikian kita harus waspada, terus lakukan pengamanan terhadap Pilkada 2024," ucapnya.
Selain itu, Ketua Komisi II DPR RI kembali mengapresiasi Provinsi Kalbar atas penggunaan anggaran yang tepat dan baik. "Seperti Kalbar tadi, yang memberikan asuransi ketenagakerjaan. Hal ini sangat bagus sekali demi melindungi teman-teman kita penyelenggara," tutupnya. (mse/r)
Editor : A'an