PONTIANAK POST - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan bahwa fokus utama pemerintah provinsi saat ini adalah pembangunan non-fisik.
“Salah satunya yaitu peningkatan status Bandara Supadio sebagai bandara internasional dan pemberian dukungan penuh kepada sekolah swasta yang telah berkontribusi besar dalam mendidik anak-anak Kalimantan Barat,” ujar Krisantus saat menghadiri perayaan syukur peringatan ulang tahun ke-47 Gereja Katolik Santo Petrus Stasi Roban, Minggu (22/6).
Krisantus hadir bersama istrinya. Turut hadir pula Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode, Cornelis, serta beberapa pejabat dari lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Acara yang berlangsung meriah ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan pengurus Umat Stasi serta pelantikan pengurus Bapakat St. Petrus Roban periode 2025–2028. Gereja Katolik Santo Petrus Stasi Roban sendiri diketahui telah berdiri sejak tahun 1978, menjadi saksi bisu perjalanan iman umat Katolik di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Krisantus mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa bersyukur dan tidak mengejar ambisi yang berlebihan. Lebih lanjut, Krisantus juga menyoroti pentingnya nilai toleransi.
Ia menyampaikan bahwa Kota Singkawang telah menjadi kota toleransi, dan cita-cita Gubernur serta Wakil Gubernur adalah menjadikan Provinsi Kalimantan Barat sebagai provinsi yang paling toleran.
“Rasa aman dan toleransi adalah hal yang fundamental. Kami tidak akan menoleransi organisasi kemasyarakatan (ormas) yang menjadi pengganggu di Kalimantan Barat,” imbuhnya.
Selanjutnya, mantan Anggota DPR RI ini juga menyampaikan bahwa semakin luas suatu wilayah, semakin besar pula beban pembangunannya. Menurutnya, Kalimantan Barat sangat luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Kajian ekonomi menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan kepada daerah memiliki rujukan kuat pada jumlah penduduk di wilayah tersebut.
“Selama ini, kami melihat ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyaluran dana perimbangan. Namun, dari kacamata ekonomi, yang fundamental adalah bagaimana dana tersebut bisa melayani kebutuhan masyarakat, dan indikator utama kebutuhan itu tentu saja adalah populasi. Sehingga, semakin banyak penduduk, semakin besar pula kebutuhan akan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Oleh karena itu, alokasi dana perimbangan harus mencerminkan realitas demografi ini,” jelasnya.
Krisantus menegaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki peluang untuk memperoleh porsi dana perimbangan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan mendorong pertumbuhan jumlah penduduk.
“Dana perimbangan merujuk pada jumlah penduduk. Kalimantan Barat bisa menambah dana perimbangan dengan menambah jumlah penduduk,” ucapnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjadi tuan di tanah sendiri, khususnya di Kalimantan Barat, mengingat semakin banyaknya pelaku usaha dari luar Kalimantan Barat yang mengembangkan bisnis mereka di wilayah Kalbar.
Fenomena ini, menurutnya, harus menjadi pemicu bagi generasi muda dan pengusaha lokal untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing.
“Kita tidak bisa hanya menjadi penonton atau bahkan hanya menjadi pekerja di tanah sendiri. Sudah saatnya putra-putri Kalbar, dengan segala potensi dan kreativitasnya, tampil di garda terdepan. Kita harus mampu mendirikan dan mengembangkan usaha yang berdaya saing tinggi, setara bahkan melampaui apa yang dibawa oleh pihak-pihak dari luar,” tegasnya.
Krisantus menyampaikan bahwa pendekatan emosional terhadap suku dan agama juga ditekankan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.
“Ini sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih harmonis dan berkualitas di Kalimantan Barat. Dengan memahami dan menghargai keberagaman, maka akan terjalin ikatan yang kuat antarwarga masyarakat,” tambahnya. (mse)
Editor : Hanif