*Monitoring Fasilitas dan Koordinasi Lintas Instansi di Pintu Masuk Strategis Indonesia-Malaysia
PONTIANAK POST - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, Senin(30/6). Rombongan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Prabasa Anantatur, MH, beserta sejumlah anggota komisi, mendatangi salah satu pos perbatasan terpenting antara Indonesia dan Malaysia tersebut.
Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pengawasan lalu lintas orang maupun barang berjalan lancar serta efektif, sekaligus mengevaluasi kesiapan sarana dan prasarana pendukung di wilayah perbatasan.
Sesampainya di PLBN Aruk, rombongan diterima langsung oleh Kepala PLBN Aruk, Vitoria Bunan, didampingi perwakilan dari Kantor Imigrasi Kelas II Singkawang, Bea Cukai, Karantina, hingga aparat penjaga perbatasan.
Prabasa dalam sambutannya mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komisi I DPRD Kalbar yang membidangi pemerintahan, hukum, dan hak asasi manusia (HAM). Salah satu fokus utama adalah memastikan pelaksanaan pengawasan di wilayah perbatasan dilakukan secara maksimal.
"Kami ingin melihat langsung kondisi riil di lapangan. PLBN Aruk adalah salah satu pintu masuk penting bagi arus barang dan orang, baik dari maupun menuju Malaysia. Kami ingin memastikan koordinasi antar instansi berjalan baik dan fasilitas pendukung sudah memadai," ujar Prabasa.
Monitoring ini juga menjadi ajang bagi legislator untuk menghimpun aspirasi serta masukan dari para petugas di lapangan. Dari informasi yang dihimpun, akan dirancang rekomendasi dan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Minsen, menambahkan bahwa hasil monitoring akan menjadi bahan evaluasi bersama Pemprov Kalbar dan instansi vertikal terkait. “Kami harapkan sinergi antar lembaga semakin kuat, sehingga tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tapi juga memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut anggota Komisi I lainnya seperti dr. Hj. Juliarti Alwi, MPh, dan Hilaria Yusnani. Mereka tampak aktif mengamati kondisi lapangan dan berdialog langsung dengan para petugas di pos lintas batas.
PLBN Aruk, Sambas sendiri merupakan salah satu pos lintas batas utama di Kalimantan Barat, berbatasan langsung dengan daerah Serikin, Sarawak, Malaysia. Wilayah ini menjadi titik penting dalam perdagangan lintas batas serta mobilitas masyarakat dua negara.
Sebagai gerbang depan NKRI, pengelolaan PLBN Aruk harus didukung dengan infrastruktur memadai, SDM yang kompeten, serta sistem pengawasan yang ketat namun tetap ramah terhadap pengguna jasa.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat menjadi awal dari pembenahan dan peningkatan layanan di perbatasan, sekaligus menegaskan komitmen DPRD Kalbar dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah di wilayah perbatasan.(den)
Editor : Hanif