PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap menjalankan instruksi menteri dalam negeri secara konsisten, khususnya dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat ketahanan pangan, serta mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
“Kami berkomitmen menjaga inflasi tetap stabil melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), optimalisasi pasar murah, dan penguatan distribusi pangan,” ujar Harisson dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Optimalisasi Pengentasan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, serta Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara virtual di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Senin (8/9).
Terkait pengentasan kemiskinan ekstrem di Kalbar, menurut data BPS, pada Maret 2025 persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,16 persen, turun dari 6,25 persen pada September 2024. Penurunan ini setara dengan berkurangnya sekitar 3.040 orang menjadi 330.950 jiwa, yang terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, kemiskinan ekstrem menyusut signifikan dari 1,41 persen atau 73.342 jiwa pada 2022 menjadi 0,57 persen atau 38.818 jiwa pada 2024.
Sementara itu rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia beserta stakeholder terkait. Dalam arahannya, Tito memberikan apresiasi atas capaian pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas inflasi. Berdasarkan data terbaru, inflasi year on year tercatat turun dari 2,37 persen menjadi 2,31 persen, sementara inflasi month to month mengalami deflasi sebesar -0,08 persen.
“Inflasi kita terjaga dengan baik, bahkan menurun dari angka 2,37 persen menjadi 2,31 persen. Ini pencapaian luar biasa yang perlu dipertahankan. Dengan kondisi ini, konsumen lebih ringan bebannya karena harga tidak melonjak, sementara produsen tetap diuntungkan karena bisa berproduksi stabil,” katanya.
Selain itu, Mendagri menekankan sejumlah poin penting yang harus dilaksanakan kepala daerah, antara lain rutin menggelar rapat bersama Forkopimda, aktif menyambangi tokoh masyarakat untuk menjaga kondusivitas, serta melaksanakan doa bersama lintas elemen masyarakat dan pemerintah.
“Sejak 25 Agustus hingga 7 September 2025, tercatat ada 228 aksi di kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 42 daerah melaksanakan aksi dengan anarkis, sementara 102 daerah berhasil menjaga demonstrasi tetap damai,” jelasnya.
Ia optimistis perekonomian nasional akan terus bergerak stabil, dengan inflasi terkendali dan situasi sosial yang relatif kondusif.
“Kalau inflasi terjaga dan masyarakat bisa menyampaikan aspirasi dengan damai, saya yakin ekonomi kita semakin kuat dan kesejahteraan bersama dapat tercapai,” harapnya.
Terkait program nasional 3 juta rumah, Tito meminta komitmen penuh pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan lahan, penyederhanaan perizinan, serta fasilitasi pembangunan. Menurutnya, program ini tidak hanya menyediakan hunian, tetapi juga upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya minta kepala daerah benar-benar memberi dukungan penuh. Program 3 juta rumah adalah program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat. Dukungan pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan implementasinya,” tutup Mendagri. (mse)
Editor : Hanif