PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya dalam upaya menurunkan emisi karbon melalui strategi pembangunan berkelanjutan yang dipaparkan Sekretaris Daerah Kalbar Harisson dalam sesi wawancara daring bersama Under2 Coalition, Kamis (9/10).
Dalam wawancara yang berlangsung di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar itu, Harisson menyampaikan berbagai langkah konkret dan tantangan daerah dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
“Kalimantan Barat merupakan provinsi terbesar ketiga di Indonesia dengan luas 147.037 kilometer persegi dan populasi sekitar 5,76 juta jiwa. Dari luas tersebut, sekitar 5,5 juta hektare merupakan kawasan hutan yang menyimpan lebih dari 6 persen stok karbon hutan tropis Indonesia,” ungkap Harisson.
Ia menambahkan, deforestasi masih menjadi sumber utama emisi di Kalbar dengan rata-rata 69 ribu hektar per tahun yang menghasilkan sekitar 22,1 juta ton CO₂ ekuivalen. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah mencapai target penurunan emisi sebesar 60 persen dari deforestasi dan degradasi hutan hingga tahun 2030.
Untuk menekan laju emisi, Pemerintah Provinsi Kalbar menerapkan pendekatan yurisdiksi dengan empat pilar utama, yakni penguatan strategi dan regulasi, kolaborasi multipihak, penegakan hukum, serta penguatan akses pendanaan.
“Kami terus mencari sumber pendanaan lain untuk mendukung perubahan menuju pembangunan rendah karbon, termasuk pemberian insentif kepada masyarakat yang berhasil menjaga hutan dan lahan,” ujarnya.
Sejumlah regulasi juga telah diterbitkan untuk memperkuat kebijakan lingkungan daerah, di antaranya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Area Berhutan dan Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi.
Selain itu, Kalbar telah mengimplementasikan berbagai program seperti perhutanan sosial seluas 700.000 hektar, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi kawasan hutan, pengelolaan sawit berkelanjutan, serta pendidikan lingkungan melalui sekolah Adiwiyata, di mana beberapa sekolah berhasil meraih penghargaan tingkat provinsi hingga nasional.
Harisson menegaskan, Kalbar juga berhasil menurunkan emisi dibandingkan skenario business as usual (BAU) dalam enam periode sejak 2012 hingga 2020, dan telah memenuhi target pengurangan emisi nasional pada periode 2019–2020.
“Komitmen ini menjadi bagian dari visi pembangunan Kalbar yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan,” tutupnya.
Sebagai informasi, Kalimantan Barat termasuk anggota aktif Under2 Coalition, jaringan global yang menaungi lebih dari 270 pemerintah daerah dari 40 negara. Koalisi ini berkomitmen membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2°C dan mendorong pencapaian net zero emission pada 2050. (*/mse/bar)
Editor : Hanif