PONTIANAK POST – Suasana di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat, Rabu (15/10), memanas saat dua kelompok massa, Barisan Pemuda Melayu (BPM) dan Gerakan Mahasiswa Kalimantan Barat Bersatu (GMKBB) berunjuk rasa menuntut penegakan hukum yang bersih dan tanpa tebang pilih.
Ratusan massa dari BPM dan puluhan mahasiswa dari GMKBB datang bergantian sejak siang hari. Aparat kepolisian dan petugas keamanan internal Kejati telah bersiaga sejak pukul 12.00 WIB untuk memastikan aksi berjalan tertib. Massa membawa spanduk, berorasi secara bergiliran, dan menjaga etika selama menyampaikan aspirasi.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan BPM, Gusti Edi, mendesak aparat hukum segera menangkap para cukong yang diduga menjadi dalang peredaran oli palsu dan tambang ilegal di Kalimantan Barat. “Tangkap Edi Chou dan antek-anteknya, cukong oli palsu dan tambang ilegal yang merusak lingkungan bahkan merambah kawasan cagar alam,” tegasnya.
BPM juga meminta Presiden RI membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas jaringan tambang ilegal di Kalbar, sekaligus menindak tegas oknum aparat yang terlibat atau melakukan pembiaran. Menanggapi tuntutan tersebut, Koordinator Kejati Kalbar Juliantoro menjelaskan bahwa berkas perkara kasus oli palsu telah memasuki Tahap I.
“Berkas sudah kami terima dari Polda Kalbar untuk diteliti. Kini dikembalikan untuk dilengkapi sesuai petunjuk jaksa peneliti. Kejati Kalbar berkomitmen menuntaskan kasus ini secara transparan dan berkeadilan,” ujarnya.
Sementara itu, aksi dari GMKBB menyoroti dugaan penyelewengan dana hibah pembangunan Masjid Mujahidin Kalbar serta hilangnya mobil dinas Land Rover Defender dan ambulans Toyota Land Cruiser 4.500cc hibah dari Wakil Presiden RI. “Kejati Kalbar jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kami minta transparansi atas aset negara yang raib dan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat,” ujar Kris, Korlap GMKBB.
Menanggapi hal tersebut, Aspidsus Kejati Kalbar Siju menyampaikan apresiasi atas kepedulian publik terhadap penegakan hukum dan menegaskan bahwa seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Proses hukum memerlukan pemeriksaan cermat dan tidak bisa tergesa-gesa. Kami pastikan semua perkara ditangani secara objektif, profesional, dan bebas intervensi,” tegasnya. Usai dialog, kedua kelompok massa menerima penjelasan Kejati Kalbar dan membubarkan diri dengan tertib. Aksi berjalan aman dan kondusif hingga sore hari. (mrd)
Editor : Hanif