PONTIANAK POST - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pontianak menggandeng Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat untuk mempercepat capaian Universal Coverage jaminan sosial bagi pekerja jasa konstruksi.
Kolaborasi ini diwujudkan melalui kegiatan bertajuk “Akselerasi Kepatuhan untuk Peningkatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Segmen Jasa Konstruksi” yang digelar di Hotel Mercure Pontianak.
Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, Dinas PUPR Kalbar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta pemilik perusahaan jasa konstruksi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat Iskandar Zulkarnaen, ST., MT. secara resmi membuka kegiatan dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja konstruksi mendapatkan perlindungan sosial.
“Pekerja konstruksi memiliki risiko kerja yang tinggi, sehingga perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap keselamatan tenaga kerja,” ujar Iskandar.
Sementara itu, Tri Apratondo Aryawan, S.Ak., M.Ak., A.CPA dari BPK Perwakilan Kalbar menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian akuntabilitas proyek pemerintah.
“Kepatuhan badan usaha terhadap aturan jaminan sosial tidak hanya menjaga hak pekerja, tetapi juga mencerminkan tata kelola proyek yang baik,” jelasnya.
Turut memberikan pandangan Qaharuddin Nurli, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda, yang menyoroti pentingnya integrasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam setiap proses pengadaan di sektor konstruksi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Pontianak Suhuri menegaskan komitmen pihaknya untuk memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja di sektor konstruksi.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memperkuat sinergi lintas sektor agar target Universal Coverage dapat tercapai, khususnya di segmen jasa konstruksi yang memiliki peran besar dalam pembangunan daerah,” ujarnya.
Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan badan usaha serta instansi terkait terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja konstruksi di Kalimantan Barat. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro