PONTIANAK POST – Perekonomian Kalimantan Barat mencatat kinerja solid sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kalbar tumbuh sebesar 5,00 persen pada Triwulan I, meningkat menjadi 5,59 persen pada Triwulan II, dan tetap kuat di 5,31 persen pada Triwulan III. Pertumbuhan stabil ini menempatkan Kalbar di atas rata-rata nasional, menandakan daya tahan ekonomi daerah yang semakin kuat.
Capaian tersebut menjadi sorotan utama dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Kalbar, yang digelar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (11/11). Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan pentingnya langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar momentum positif ini tidak berhenti di tengah jalan.
“Pertumbuhan ekonomi ini membuktikan bahwa berbagai sektor usaha di Kalbar terus bergerak dinamis. Aktivitas masyarakat di bidang perdagangan, pertanian, hingga industri memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” ujar Harisson.
Ia menjelaskan, Pemerintah Pusat melalui RPJMN 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada tahun 2029. Untuk mendukung hal itu, Pemprov Kalbar telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan sembilan langkah konkret sesuai arahan Menteri Dalam Negeri.
Langkah-langkah tersebut meliputi percepatan realisasi belanja daerah, peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, pengendalian harga kebutuhan pokok, pencegahan ekspor-impor ilegal, perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas pertanian, penguatan industri berbasis potensi lokal, dan penyederhanaan perizinan berusaha. “Seluruh pelaksanaan kegiatan ini akan dilaporkan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri sesuai kondisi riil di lapangan,” tambahnya.
Harisson juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika seluruh pihak memiliki komitmen yang sama. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Perlu dukungan aktif dunia usaha, lembaga keuangan, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap rakor ini menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. “Rakor ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi ajang mempertegas peran dan memperkuat sinergi demi pertumbuhan ekonomi yang nyata dan berkelanjutan,” tegas Harisson.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI, Zamhir Islami, yang hadir secara virtual, menilai target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029 hanya bisa dicapai melalui kerja nyata pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja APBD agar dampak ekonomi segera dirasakan masyarakat. “Pemda harus memastikan belanja pegawai, barang dan jasa, serta belanja modal terealisasi sesuai target triwulanan agar memberi efek stimulan bagi ekonomi lokal,” ujarnya.
Zamhir juga menyoroti pentingnya mempercepat investasi, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Ia meminta pemerintah daerah memastikan kesiapan utilitas dasar seperti infrastruktur logistik, air bersih, energi, dan kawasan industri untuk mendukung iklim usaha. “Kawasan ekonomi harus difasilitasi secara optimal karena menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan yang mampu mendorong pertumbuhan daerah,” tutupnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan mempercepat pembangunan ekonomi menuju Kalbar yang lebih maju, produktif, dan berdaya saing tinggi. (mse)
Editor : Hanif