PONTIANAK POST - Hampir seratus mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Korwil Kalbar, Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA), BEM se-Kalbar, hingga BEM Nusantara kembali mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/11). Kedatangan mereka merupakan yang ketiga kalinya dalam sepekan terakhir untuk mendesak pertemuan langsung dengan pimpinan DPRD Kalbar dan pimpinan sejumlah SKPD.
Dalam aksinya, mahasiswa mengangkat berbagai persoalan besar, mulai dari isu nasional seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), hingga berbagai masalah krusial di Kalimantan Barat yang dinilai merugikan masyarakat. Isu infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga permasalahan sosial-budaya kembali menjadi sorotan utama.
Seperti aksi sebelumnya, demonstrasi kali ini juga berlangsung panas. Para peserta aksi kembali mendesak untuk ketemu pimpinan DPRD Kalbar dan pimpinan sejumlah SKPD guna berdialog langsung dengan pimpinan dewan. Ketegangan mencuat sebelum akhirnya aparat kepolisian menenangkan situasi dan proses dialog kembali dibuka.
Pada aksi sebelumnya, Jumat (21/11), para mahasiswa juga telah melalui proses dialog panjang di bawah pengamanan ketat sebelum akhirnya diizinkan masuk ke ruang Paripurna. Momen itu menjadi titik penting dari rangkaian aksi yang digelar berbagai organisasi mahasiswa di Kalbar.
Beberapa anggota dewan, seperti Agus Sudarmansyah, Rizka A. Wahab, dan Wahyudi, menerima kedatangan para mahasiswa dan mendengarkan aspirasi mereka.
Di hadapan anggota dewan, salah satu koordinator aksi menegaskan bahwa aksi mereka bukanlah sekadar demonstrasi rutin, melainkan penyampaian persoalan nyata yang tengah dialami masyarakat Kalbar.
“Kami datang menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi, baik di pusat maupun di daerah, terutama yang menyangkut rakyat Kalbar dan Indonesia. Kami berterima kasih karena diperbolehkan masuk ke ruang utama DPRD. Senin nanti, kami akan kembali untuk bertemu langsung Ketua DPRD Kalbar,” ujarnya.
Koordinator aksi lainnya menekankan bahwa aspirasi yang disampaikan bukan hanya untuk didengar, tetapi ditindaklanjuti. Mereka juga meminta agar pihak eksekutif dihadirkan dalam dialog berikutnya.
“Kami berharap eksekutif juga diundang. Ketua DPRD Kalbar harus hadir agar semua pihak dapat membuat kebijakan atas aspirasi publik yang kami sampaikan,” tambahnya.
Baca Juga: Anggota DPRD Kalbar Minta Aturan Baru Kuota Haji Ditunda: Banyak Jemaah Terancam Gagal Berangkat
Untuk aksi kali ini, Rabu(26/11) para peserta aksi kembali memaparkan persoalan Kalbar. Hanya kali ini, jumlah anggota DPRD Kalbar yang hadir lebih banyak dibandingkan, hari sebelumnya. Pun demikian, sejumlah kepala SKPD seperti Kadis PUPR Kalbar dan lainnya juga bersiap menerima aspirasi mahasiswa.
Sama seperti sebelumnya, peserta aksi memaparkan sejumlah persoalan mendesak yang mereka nilai perlu tindakan segera:
Infrastruktur jalan yang tidak merata dan banyak yang rusak, terutama akibat tingginya mobilitas kendaraan tambang dan angkutan sawit.
Keselamatan lalu lintas, khususnya terkait angkutan besar seperti truk kontainer 20 feet dan 40 feet yang masih melintas di luar jam operasional dan menyebabkan kecelakaan fatal.
Pembahasan RKUHP, yang menurut mahasiswa masih memiliki sejumlah pasal bermasalah.
Tuntutan reformasi Polri, yang selalu menjadi agenda penyampaian mahasiswa. Ada juga maraknya peredaran narkotika di Kalbar, yang dinilai semakin mengancam generasi muda.
Selain itu, pemangkasan anggaran infrastruktur di daerah, yang berdampak pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga disampaikan.
Mahasiswa dari daerah mengeluhkan bahwa pemangkasan anggaran membuat pembangunan dasar semakin tertinggal. “Bagaimana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bisa meningkat kalau anggarannya justru dikurangi?” ujar salah satu peserta aksi. (den)
Editor : Miftahul Khair