PONTIANAK POST - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Dapil Ketapang–Kayong Utara, Rasmidi, menegaskan komitmennya memperjuangkan kondisi infrastruktur jalan di dua kabupaten tersebut. Ia menyebut masih banyak ruas jalan, yang kondisinya masih membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah pada tahun anggaran 2026.
Rasmidi mengatakan kepada wartawan bahwa salah satu pekerjaan yang menjadi sorotan adalah ruas jalan Sukadana–Teluk Batang. Sementara dari Sijuk-Sukadana sudah rampung semua. Untuk Sukadana-Teluk Batang yang sudah masuk penanganan tahun 2025, progres fisiknya disebut masih rendah.
“Saat saya turun ke lapangan belum lama ini, fisiknya masih di bawah 5 persen. Sekarang kan sudah bulan November. Kita takutnya, kalau belum selesai, nantinya anggaran tersebut dikembalikan. Jelas, yang bakalan rugi adalah masyarakat Ketapang, Kayong Utara, dan warga Kalbar sendiri yang melewati akses tersebut,” ujarnya.
Ia menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus lebih cermat dalam perencanaan. Jika wilayah tersebut sering terdampak banjir rob, maka desain konstruksi harus menyesuaikan. “Kalau menggunakan swell semen jelas tidak akan selesai kalau area itu tergenang. Tapi kalau konstruksi beton, itu bisa. Karena banjirnya bukan banjir permanen, tapi air rob yang pagi-sore bisa kering,” katanya.
Rasmidi berharap alokasi anggaran untuk jalan Sukadana–Teluk Batang tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan pada APBD 2026 mendatang
Menurutnya, proyek tersebut merupakan janji politik gubernur kepada masyarakat, sehingga perlu komitmen kuat untuk menyelesaikannya, meskipun anggaran provinsi sedang tertekan akibat pemotongan dari pusat.
Selain ruas tersebut, ia juga memperjuangkan hibah atau bantuan keuangan untuk Kayong Utara guna pembangunan ruas Batu Barat–Perawas, yang dapat mempersingkat waktu tempuh Pontianak ke wilayah itu hingga dua jam.
Politisi Demokrat Kalbar ini menyebutkan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Ketapang juga terus menjadi pembahasan, bahkan menjadi tuntutan mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut, belum lama ini pada aksi demo.
Beberapa ruas jalan provinsi di Ketapang saat ini sedang dalam proses pengerjaan pada tahun anggaran 2025, dan ia berharap seluruhnya dapat terserap maksimal hingga Desember. “Untuk 2026 tetap ada alokasi, tapi memang tidak bisa maksimal karena anggaran provinsi dipotong cukup besar,” ujarnya.
Rasmidi mengatakan, dalam Bimbingan Teknis (Bimtek), pemerintah pusat menyampaikan bahwa provinsi yang cepat menyerap anggaran dan menunjukkan progres besar di pertengahan tahun berpeluang mendapatkan tambahan bantuan program dari kementerian.
Baginya, salah satu peluang terbesar adalah program Inpres Jalan Daerah (IJD). “IJD ini sangat penting. Karena banyak jalan kabupaten termasuk di Ketapang sudah dilaporkan dan diusulkan Bupati saat kunjungan kerja gubernur. Kita kawal terus agar 2026 program itu bisa masuk,” tegasnya.
Rasmidi berharap apa yang diperjuangkan di tingkat provinsi dapat selaras dengan visi pembangunan gubernur dan Bupati Ketapang, khususnya untuk membuka akses dan memperbaiki konektivitas wilayah.
“Kami ingin perjuangan ini masuk dalam visi gubernur dan visi bupati. Karena percepatan infrastruktur ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutupnya. (den)
Editor : Miftahul Khair