PONTIANAK POST - Penataan pedestrian yang terhubung, nyaman, dan ramah bagi masyarakat menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu rujukan pembangunan perkotaan di Kalimantan. Konsep tersebut bahkan menarik perhatian DPRD Kota Balikpapan yang datang langsung untuk mempelajari pengembangan ruang publik dan kawasan pejalan kaki di Kota Khatulistiwa.
Kunjungan kerja rombongan DPRD Kota Balikpapan yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, diterima Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Ruang Pontive Center, Rabu (10/6). Dalam pertemuan itu, penataan pedestrian, ruang terbuka hijau (RTH), hingga pengembangan ruang publik menjadi topik utama pembahasan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, kunjungan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antardaerah, tetapi juga wadah berbagi pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan perkotaan.
“Setiap daerah memiliki tantangan dan keterbatasan masing-masing. Karena itu, pertukaran informasi dan pengalaman menjadi penting agar pembangunan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Edi menjelaskan, pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan yang tidak ringan. Selain berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 juga berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.
Kota Pontianak yang memiliki luas sekitar 118 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mendekati 700 ribu jiwa, kata dia, harus terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan anggaran. APBD Kota Pontianak Tahun 2026 tercatat sekitar Rp1,9 triliun setelah pengurangan dana transfer sekitar Rp235 miliar. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada pada kisaran Rp867 miliar.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Pontianak tetap berkomitmen menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada manusia. Berbagai program terus dijalankan, mulai dari penyediaan ruang terbuka hijau, penghijauan kota, pembangunan trotoar yang nyaman, hingga penataan kawasan waterfront di sepanjang tepian Sungai Kapuas.
Menurut Edi, ruang publik memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar fasilitas fisik. Ruang publik dinilai mampu menjadi sarana memperkuat interaksi sosial masyarakat yang beragam.
Berlatar belakang arsitek, Edi menilai keberadaan ruang terbuka hijau dan ruang publik yang memadai dapat membantu membangun hubungan sosial yang lebih harmonis di tengah masyarakat.
“Salah satu fokus pembangunan kami adalah memperbanyak ruang terbuka hijau. Dalam sejarahnya, Pontianak pernah mengalami konflik horizontal yang banyak dipengaruhi faktor kesukuan. Karena itu kami berupaya menyediakan lebih banyak ruang publik sebagai sarana interaksi masyarakat sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih baik,” ungkapnya.
