PONTIANAK POST — Belum seminggu menduduki jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Barat, Marjani justru mengajukan cuti besar. Langkah mengejutkan itu memantik sorotan, termasuk dari Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, yang menilai kejadian ini sebagai sinyal lemahnya pertimbangan dalam penempatan pejabat strategis.
Pengajuan cuti tersebut dibenarkan Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, saat dikonfirmasi Selasa (9/12). Ia menyebut Marjani akan memasuki pensiun pada 1 April 2026 dan telah menerima SK pensiun. “Beliau mengajukan cuti besar untuk mempersiapkan masa pensiunnya. SK pensiunnya sudah keluar, berlaku 1 April 2026,” ujarnya.
Menurut Harisson, Panitia Seleksi tidak melihat persoalan terkait usia pensiun ketika proses job fit berlangsung. Marjani dinilai masih memenuhi syarat dan menyatakan siap mengemban tugas meski sisa masa jabatannya kurang dari empat bulan. “Dalam wawancara, pasti ditanya kesiapan untuk dipindahkan. Sebagai ASN harus bersedia ditempatkan di mana saja,” jelasnya.
Usai dilantik oleh Gubernur Ria Norsan pada Jumat (5/12), Marjani kemudian mengajukan cuti besar dan saat ini Pemprov Kalbar sedang memproses permohonannya. Untuk sementara, Disdikbud dipimpin Pelaksana Harian (Plh). Upaya Pontianak Post menghubungi Marjani pada Rabu (10/12) belum mendapat respons. Sementara itu, Marjani sendiri belum bisa dihubungi Pontianak Post.
Mau Pensiun
Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, ikut angkat suara. Ia mengatakan Marjani memilih mundur dari aktivitas jabatannya karena tidak ingin terbebani pekerjaan besar di Disdikbud menjelang masa pensiun. “Di Disdikbud banyak proyek yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau hanya empat bulan menjabat lalu diganti lagi, pasti menyulitkan beliau. Saya yakin beliau (Marjani) menghindari masalah,” ujar Krisantus usai rapat paripurna di DPRD Kalbar, Rabu (10/12).
Krisantus menegaskan secara aturan tidak ada persoalan, namun ia mengkritisi proses penempatan pejabat yang menurutnya kurang matang. “Nyusun pejabat ini harus dipikirkan betul-betul. Menempatkan seseorang harus sesuai kompetensi, pengalaman, dan pengetahuan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Pendidikan itu bukan main-main,” tegasnya.
Ketika ditanya apakah situasi ini menunjukkan lemahnya komunikasi antara gubernur dan wakil gubernur dalam penentuan pejabat, Krisantus memberi sinyal hal itu mungkin terjadi. “Ini salah satu contoh. Karena tidak dipikirkan matang, tidak dikaji matang, tidak minta masukan dari semua pihak,” ucapnya. Meski demikian, ia menegaskan hubungannya dengan gubernur tetap baik.
“Saya tidak memanas. Saya tidak ada masalah,” katanya. Terkait pengganti Marjani, Krisantus menyebut Pemprov harus memilih sosok berkompeten dan memahami kompleksitas sektor pendidikan. “Yang jelas harus orang yang paham bidang ini dan siap bekerja,” ujarnya. (bar/den)
Editor : Hanif