PONTIANAK POST - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad Assegaf, menyoroti belum terisinya jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalbar secara definitif. Menurutnya, meski saat ini Bapenda masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), kondisi tersebut tidak menimbulkan persoalan mendesak, namun idealnya segera ditetapkan pejabat definitif demi optimalisasi pendapatan daerah.
“Saat ini situasi di Bapenda masih dijabat Plt. Kami di Komisi III tidak mengintervensi siapa pun yang akan ditunjuk. Tidak ada persoalan yang krusial, namun sebagai mitra kerja Bapenda dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, kami mendorong agar ke depan ditunjuk pejabat yang profesional,” ujarnya, Rabu (17/12).
Ia menegaskan, figur yang ditetapkan sebagai Kepala Bapenda Kalbar harus memiliki kompetensi dan pemahaman yang kuat terkait pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah. “Yang penting orangnya betul-betul paham soal pendapatan daerah. Sebab, Bapenda ini dapurnya Kalbar,” tegasnya.
Politisi senior NasDem Kalbar ini juga menyampaikan bahwa selama Bapenda dipimpin oleh Plt, komunikasi dengan Komisi III DPRD Kalbar tetap berjalan dengan baik. “Sekarang Pak Heri sebagai Plt, komunikasi dengan kami cukup bagus. Tapi tentu akan lebih ideal jika segera didefinitifkan,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa penunjukan kepala OPD sepenuhnya merupakan kewenangan gubernur sebagai kepala daerah. Komisi III DPRD Kalbar, kata dia, menghormati penuh hak prerogatif tersebut. “Siapa pun nanti yang ditunjuk, apakah Pak Heri atau figur lainnya, itu sepenuhnya kewenangan Pak Gubernur. Kami tidak ingin mengintervensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Syarif Amin mengungkapkan capaian pendapatan daerah Kalbar saat ini telah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Ke depan, Komisi III berharap pendapatan daerah tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat. “Sekarang pendapatan kita sekitar Rp2,9 triliun. Harapan kami bisa meningkat menjadi Rp3 triliun lebih,” jelasnya.
Menurutnya, potensi pendapatan daerah Kalbar masih sangat besar dan perlu terus digali secara maksimal. Untuk itu, Komisi III DPRD Kalbar siap bersinergi dengan Bapenda, baik dari sisi pengawasan lapangan maupun dukungan regulasi. “Kami siap bersama-sama membantu agar pendapatan daerah bisa terdata dengan baik dan masuk maksimal ke kas daerah,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair