PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mengintensifkan pengentasan kawasan kumuh melalui program bedah rumah yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Program ini difokuskan pada perbaikan rumah tidak layak huni sekaligus penataan lingkungan agar lebih sehat, aman, dan layak huni.
“Kami sudah punya program bedah rumah di Provinsi Kalimantan Barat dan tersebar di setiap kabupaten/kota. Rumah yang tidak layak huni diperbaiki, lingkungannya juga kami tata kembali. Setiap tahun program ini terus berjalan,” ujar Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan.
Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meninjau progres Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Senin (2/3) sore. Turut hadir Bupati Kubu Raya, Sujiwo.
Ria Norsan menyebutkan bahwa Kabupaten Kubu Raya, khususnya di sepanjang Jalan Adisucipto, memiliki konsentrasi permukiman kumuh yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi pola penataan lahan yang sudah padat sejak lama, dengan bangunan berdempetan serta saluran air yang kerap tersumbat.
“Memang yang paling banyak di Kabupaten Kubu Raya, terutama di jalur Jalan Adisucipto. Dari dulu penataannya sudah padat, dinding bertemu dinding, saluran air banyak yang macet. Karena itu kawasan ini diprioritaskan untuk direnovasi,” jelasnya.
Ria Norsan menambahkan, Desa Parit Baru dipilih sebagai sasaran utama karena memerlukan penataan ulang infrastruktur secara menyeluruh.
“Alhamdulillah, Parit Baru menjadi sasaran utama untuk pemugaran dan pembangunan kembali kawasan yang kumuh,” ujarnya.
Ia berharap program ini mampu meningkatkan kualitas hidup 3.492 jiwa penduduk Desa Parit Baru sekaligus menjadi barometer keberhasilan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan permukiman yang sehat, tertata, dan berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi sinergi yang terjalin antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menegaskan pentingnya pengawasan agar anggaran negara benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Kami datang bersama Pak Mendagri dan Pak Gubernur untuk melihat langsung hasil pekerjaan di lapangan,” ujar Maruarar.
Penanganan kawasan seluas 19,92 hektare ini melibatkan pembangunan infrastruktur strategis dengan nilai kontrak sebesar Rp7.339.776.247,84. Pekerjaan utama mencakup pembangunan jalan lingkungan sepanjang 2.565,70 meter, drainase sepanjang 2.001,47 meter, penyediaan 90 unit sarana persampahan, serta pembangunan 4 unit proteksi kebakaran.
“Proyek senilai lebih dari Rp7 miliar ini harus dipastikan kualitasnya, mulai dari jalan hingga drainase, agar warga Desa Parit Baru tidak lagi menghadapi persoalan lingkungan yang buruk,” tegasnya. (mse)
Editor : Miftahul Khair