PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan penguatan teknis dan kebijakan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI dalam rangka mendorong peningkatan kinerja institusi.
Kegiatan yang digelar di Aula Soepomo Kanwil Kemenkum Kalbar itu dihadiri Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkum RI, Hantor Situmorang, bersama jajaran. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar Jonny Pesta Simamora, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Farida Wahid, Kepala Divisi P3H Lanang Dwi Kurniawan, serta seluruh pejabat di lingkungan Kanwil, Rabu (22/4).
Dalam sambutannya, Jonny menegaskan bahwa peran pengawasan internal kini tidak lagi sebatas menemukan kesalahan, melainkan telah berkembang menjadi mitra strategis dalam proses pencegahan dan pembinaan.
Ia menekankan bahwa peningkatan kinerja harus ditopang oleh kedisiplinan, integritas, serta kepatuhan terhadap aturan, termasuk implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Sementara itu, Hantor Situmorang memaparkan sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian Inspektorat Jenderal secara nasional. Salah satunya adalah penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan, baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Itjen, yang harus dituntaskan secara cepat.
Ia mengapresiasi capaian Kalimantan Barat yang telah menyelesaikan 100 persen temuan pengawasan. Selain itu, Hantor juga menyoroti pentingnya penguatan Survei Penilaian Integritas (SPI) sebagai alat ukur integritas organisasi yang harus diisi secara jujur tanpa intervensi. Kepatuhan pelaporan LHKASN juga menjadi perhatian sebagai bagian dari transparansi ASN.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Dorong Perda Ketahanan Pangan Kubu Raya Baru agar Lebih Relevan dan Adaptif
Isu lain yang disorot adalah disiplin pegawai. Secara nasional, pelanggaran terbanyak masih berkaitan dengan ketidakhadiran dan ketidakpatuhan terhadap jam kerja.
Dalam kesempatan tersebut, Hantor memperkenalkan konsep “4 Lapis Tameng Preventif” sebagai panduan membangun budaya kerja yang lebih baik. Konsep ini meliputi antisipasi pelanggaran absensi, pencegahan dini perilaku menyimpang, pengendalian temuan berulang dalam pengadaan barang dan jasa, serta penguatan nilai BerAKHLAK di lingkungan kerja.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga sikap, baik di dalam maupun di luar kantor, termasuk dalam penggunaan media sosial, agar tidak berdampak negatif terhadap institusi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalbar kembali menegaskan komitmen jajarannya untuk menindaklanjuti seluruh arahan yang disampaikan.
"Kehadiran Inspektorat Jenderal hari ini adalah pengingat sekaligus penyemangat bagi kami. Pengawasan yang baik dimulai dari kesadaran diri — bukan karena takut ditemukan kesalahan, tetapi karena kita memahami bahwa setiap rupiah uang negara adalah amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat berkomitmen untuk menjaga capaian 100 persen penyelesaian temuan, memperkuat disiplin pegawai, dan memastikan nilai-nilai BerAKHLAK benar-benar hidup dalam budaya kerja kita sehari-hari," ujar Jonny.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan bagi seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik, serta membangun birokrasi yang lebih bersih dan profesional. (*)
Editor : Miftahul Khair