PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat menunjukkan keseriusannya menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui Desk Evaluasi Zona Integritas yang digelar secara virtual, Kamis (23/4).
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kanwil Kemenkum Kalbar tampil mengenakan baju adat Tidayu sebagai simbol keberagaman dan identitas budaya Kalimantan Barat. Evaluasi ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Jonny Pesta Simamora bersama para pejabat struktural, serta Tim Penilai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum RI wilayah IV.
Tim penilai membuka kegiatan dengan memberikan apresiasi atas kesiapan Kanwil Kemenkum Kalbar. Mereka juga menyoroti sejumlah aspek penting dalam penilaian WBBM, mulai dari penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan, kualitas pelayanan publik, kelengkapan sarana prasarana, hingga integritas dan etika aparatur sipil negara.
Baca Juga: Kemenkum Kalbar Dapat Penguatan Itjen, Fokus Disiplin Pegawai dan Integritas Organisasi
Dalam paparannya, Jonny memaparkan capaian kinerja yang dinilai signifikan. Seluruh temuan dari BPK dan Inspektorat Jenderal telah diselesaikan 100 persen. Selain itu, layanan pembentukan regulasi dan perencanaan hukum, serta penanganan laporan notaris juga tercapai secara penuh.
Di sektor pelayanan masyarakat, pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) mencapai 2.145 unit dengan tingkat keaktifan 96 persen, menempatkan Kalbar di posisi tiga besar nasional. Sementara itu, layanan kekayaan intelektual pada 2026 mencatat 646 permohonan, dan layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) telah melampaui 16.000 transaksi.
Tak hanya capaian kinerja, Kanwil Kemenkum Kalbar juga menonjolkan sejumlah inovasi digital. Salah satunya Silanok, sistem pelaporan notaris berbasis digital yang memudahkan pemantauan dan evaluasi kinerja. Inovasi lain mencakup sistem peminjaman ruangan digital, buku tamu elektronik berbasis foto, hingga penerapan Cash Management System bersama perbankan untuk meningkatkan transparansi keuangan.
Meski demikian, tim penilai memberikan sejumlah masukan, di antaranya penyajian materi yang lebih ringkas dan fokus pada dampak pelayanan publik, pembaruan SOP sesuai regulasi terbaru, serta penyajian data komparatif antar tahun guna menunjukkan perkembangan kinerja.
Menanggapi hal tersebut, Jonny menegaskan komitmen jajarannya dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
"Kami hadir hari ini bukan hanya dengan baju adat Tidayu sebagai simbol kebanggaan Kalimantan Barat, tetapi juga dengan capaian dan inovasi nyata yang telah kami bangun bersama seluruh jajaran. WBBM bagi kami bukan sekadar predikat — ia adalah standar pelayanan yang harus kami pertahankan setiap hari. Seluruh temuan telah kami selesaikan, inovasi terus kami kembangkan, dan komitmen integritas terus kami perkuat. Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat siap dan layak untuk WBBM," ujar Jonny Pesta Simamora.
Desk evaluasi ini menjadi tahapan penting dalam proses penilaian Zona Integritas. Dengan berbagai capaian dan inovasi yang ditunjukkan, Kemenkum Kalbar optimistis mampu meraih predikat WBBM sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di daerah. (*)
Editor : Miftahul Khair