PONTIANAK POST – Posisi Kota Pontianak dalam peta daya saing daerah mengalami penurunan pada 2025. Berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan dipublikasikan melalui GoodStats, Pontianak tidak lagi masuk dalam 10 besar kota paling maju di luar Pulau Jawa.
Padahal pada 2024, Pontianak masih berada dalam daftar tersebut. Di 2025, kota ini bahkan berada di papan bawah dalam daftar 30 kabupaten/kota unggul secara nasional, dengan skor sekitar 4,15.
Akademisi FISIP Universitas Tanjungpura (Untan), Erdi menilai, penurunan peringkat ini tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai kemunduran kinerja daerah.
“Sekilas tampak sebagai kemunduran. Namun jika dibaca lebih cermat, fenomena ini bukanlah cerita tentang kegagalan, melainkan perubahan lanskap kompetisi antar kota di Indonesia. Pontianak tidak runtuh, tetapi tertinggal dalam percepatan itu,” ujarnya.
Baca Juga: Tari Sekapur Sirih Didokumentasikan: Tak Sekadar Seni Pertunjukkan, Arsip Hidup Kebudayaan
Ia menjelaskan, secara absolut daya saing Pontianak masih tergolong kuat. Skor IDSD hanya turun tipis dari sekitar 4,18 pada 2024 menjadi 4,15 pada 2025. Angka ini bahkan masih berada jauh di atas rata-rata nasional yang berkisar 3,4–3,6.
“Artinya, secara absolut, daya saing Pontianak tetap kuat. Tetapi dalam konteks kompetisi, yang menentukan bukan sekadar posisi, melainkan kecepatan transformasi. Di sinilah persoalannya, kota lain melaju lebih cepat,” jelasnya.
Menurut Erdi, akselerasi signifikan justru ditunjukkan sejumlah kota lain seperti Banjarmasin, dan Samarinda. Samarinda mendapat dorongan besar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mempercepat investasi, dan infrastruktur. Sementara Banjarmasin menguat melalui tata kelola digital serta peran strategis sebagai simpul logistik berbasis sungai.
Di sisi lain, kota-kota di luar Kalimantan seperti Medan dan Gorontalo juga mengalami penguatan signifikan. Gorontalo misalnya, dinilai unggul dari sisi reformasi birokrasi, adopsi layanan digital, hingga stabilitas ekonomi daerah.
“Di tengah akselerasi itu, Pontianak cenderung stabil. Tetapi stabilitas saja tidak cukup ketika kota lain bergerak lebih cepat,” katanya.
Baca Juga: DPRD Dorong Pekan Raya Pontianak Jadi Event Tetap Hari Jadi Kota dan Penggerak UMKM
Erdi menilai, persoalan utama Pontianak bukan pada penurunan kinerja, melainkan belum terjadinya transformasi struktural. Selama ini, ekonomi kota masih bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa konvensional yang dinilai memiliki keterbatasan dalam menciptakan nilai tambah tinggi.
Dalam kerangka IDSD yang mencakup empat pilar utama, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), pasar, ekosistem inovasi, dan lingkungan pendukung, Pontianak relatif cukup pada aspek SDM dan pasar. Namun, masih tertinggal pada ekosistem inovasi.
“Kota ini belum memiliki pusat inovasi yang kuat, seperti science park, inkubator startup, atau kolaborasi intensif antara perguruan tinggi dan industri. Akibatnya, transformasi menuju ekonomi digital berjalan lambat,” ujarnya.
Selain itu, Pontianak juga dinilai belum memiliki proyek strategis besar yang mampu menjadi pengungkit pertumbuhan. Padahal, sejumlah kota lain mendapatkan keuntungan dari proyek nasional maupun posisi logistik yang lebih kuat.
Ia mencontohkan potensi Sungai Kapuas yang membelah Kota Pontianak belum dimanfaatkan secara optimal sebagai tulang punggung transportasi modern, dan ekonomi berbasis waterfront. Demikian pula posisi Pontianak sebagai kota perbatasan dengan Malaysia yang belum maksimal dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lintas negara.
“Kalau dua keunggulan ini tidak digerakkan, maka sulit bagi Pontianak untuk bersaing lebih cepat dengan kota lain,” tegasnya.
Kondisi ini, lanjut Erdi, berpotensi memengaruhi daya tarik investasi ke depan. Investor cenderung memilih daerah dengan pertumbuhan ekonomi agresif, dan ekosistem inovasi yang matang. Sebagai langkah ke depan, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak segera melakukan reposisi strategi pembangunan. Di antaranya dengan membangun ekosistem inovasi, memperkuat inkubator bisnis, serta menciptakan insentif bagi startup lokal.
Selain itu, transformasi ekonomi menuju sektor kreatif, dan berbasis teknologi dinilai menjadi keharusan. Revitalisasi Sungai Kapuas sebagai koridor ekonomi modern, penguatan konektivitas regional, hingga optimalisasi jalur perdagangan lintas batas seperti Entikong, Jagoi Babang, dan Sajingan Besar juga perlu dipercepat.
“Pontianak harus menemukan identitas barunya. Tanpa positioning yang jelas, kota ini akan terus berada di bawah bayang-bayang kota lain yang lebih agresif,” ujarnya.
Menurutnya, turunnya peringkat ini seharusnya menjadi peringatan, bukan vonis. “Di era saat daya saing ditentukan inovasi dan kecepatan adaptasi, stabilitas saja tidak lagi cukup. Pertanyaannya bukan apakah Pontianak mampu bersaing, tetapi seberapa cepat ia mau bertransformasi,” pungkasnya.
Baca Juga: 9 Kebiasaan Sederhana yang Bikin Keuangan Tetap Stabil, Tak Harus Bergaji Besar
Penurunan posisi Kota Pontianak dalam DSD 2025 tidak serta-merta mencerminkan lemahnya kualitas kota. Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat (Kalbar), Herman Hofi Munawar, menilai kondisi tersebut justru menunjukkan ketangguhan Pontianak yang tidak dimiliki banyak daerah lain.
Menurutnya, peringkat dalam indeks tidak bisa dijadikan ukuran mutlak untuk menilai kualitas sebuah kota. Sebab, sejumlah indikator daya saing saat ini dinilai masih bias terhadap pembangunan infrastruktur fisik yang masif.
“Banyak indeks daya saing cenderung menilai dari kapitalisasi infrastruktur. Padahal yang paling krusial adalah ‘jiwa’ kota itu sendiri, seperti stabilitas sosial, daya beli masyarakat yang merata, dan kemudahan berdagang,” ujarnya.
Ia menilai, Pontianak sebagai kota berbasis perdagangan dan jasa justru menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Struktur ekonomi yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas global dinilai menjadi keunggulan tersendiri.
“Pontianak tetap sustain meskipun kondisi ekonomi nasional bergejolak. Kita tidak bergantung pada komoditas global semata. Ini fondasi yang kuat,” tegasnya.
Baca Juga: KSBSI Kalbar Soroti Kesejahteraan Buruh, Desak Perlindungan K3 dan Jaminan Sosial Menyeluruh
Herman bahkan menyebut, capaian sejumlah kota lain yang masuk 10 besar bisa jadi dipengaruhi oleh lonjakan proyek besar yang bersifat sementara. Kondisi tersebut dinilai berisiko jika tidak diimbangi dengan fondasi ekonomi yang kuat. “Kalau kota lain masuk karena ‘ledakan’ proyek, itu bisa jadi pertumbuhan semu. Ketika proyek selesai atau harga komoditas turun, daya saingnya bisa ikut turun,” katanya.
Ia mencontohkan kota seperti Samarinda dan Banjarmasin yang saat ini mengalami akselerasi akibat dampak hilirisasi tambang dan proyek IKN. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan daya saing organik daerah. “Harus diakui mereka sedang menikmati durian runtuh dari kebijakan pusat. Tapi itu juga punya risiko ketergantungan,” ujarnya.
Sebaliknya, Pontianak dinilai memiliki keunggulan sebagai kota dagang yang telah teruji menghadapi berbagai krisis ekonomi. Selain itu, identitas sebagai kota khatulistiwa dan simpul perdagangan lintas batas juga menjadi nilai strategis yang belum dimiliki daerah lain.
“Kita ini bukan sekadar kota di Kalimantan, tapi titik temu peradaban dagang lintas batas. Itu kekuatan yang tidak dimiliki kota lain,” jelasnya.
Meski demikian, Herman mengingatkan agar Pemkot Pontianak tidak bersikap pasif jika ingin kembali bersaing dalam peringkat daya saing daerah. Ia mendorong langkah-langkah konkret untuk memperkuat posisi kota ke depan.
Baca Juga: Empat Kloter Jemaah Haji Pontianak Siap Berangkat Awal Mei 2026, Berikut Rinciannya
Salah satunya dengan menyederhanakan perizinan investasi, tidak hanya melalui sistem digital, tetapi juga dengan pendampingan aktif kepada pelaku usaha.
“Pemkot harus berperan sebagai fasilitator, bukan sekadar regulator. Permudah pengusaha yang ingin masuk,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penguatan branding Pontianak sebagai kota inovasi, tidak hanya sebagai kota jasa. Menurutnya, pengembangan industri kreatif dan optimalisasi birokrasi menjadi kunci penting.
“Kalau lahan terbatas untuk industri besar, maka kekuatan kita ada di inovasi dan efisiensi birokrasi,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi regulasi daerah yang berpotensi menghambat investasi, serta optimalisasi Sungai Kapuas sebagai aset ekonomi. Sungai tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai jalur logistik maupun pengembangan kawasan pariwisata berbasis waterfront. “Bangun kawasan terpadu di tepi sungai dengan standar internasional. Itu bisa jadi pembeda Pontianak,” ujarnya.
Menurutnya, Pontianak tidak perlu meniru pola pembangunan kota lain. Sebaliknya, kota ini harus memperkuat karakter sebagai pusat perdagangan, jasa, dan inovasi yang stabil di Kalimantan. “Peringkat itu hanya cerminan statistik sementara. Yang lebih penting adalah ketangguhan ekonomi yang nyata,” tutupnya.(bar)
Editor : Hanif