KBN Minta Jaksa Agung dan KY Tinjau Putusan Bebas Paulus Mursalim

PONTIANAK POST – Ksatria Bela Negara (KBN) Kalimantan Barat meminta Jaksa Agung RI dan Komisi Yudisial (KY) mencermati perkembangan perkara tindak pidana korupsi pengadaan lahan Kantor Pusat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat, khususnya terkait putusan bebas Paulus Andy Mursalim di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) yang kemudian dikuatkan melalui penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung.

Koordinator Wilayah KBN Kalbar, Ismed Syah, mengatakan pihaknya menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Namun, menurutnya, terdapat sejumlah aspek dalam pertimbangan hukum yang masih layak dikaji lebih lanjut.

"Yang menjadi perhatian kami bukan semata-mata apakah seseorang dipidana atau dibebaskan. Yang kami pertanyakan adalah apakah seluruh rangkaian fakta hukum, hubungan para pihak, aliran dana, serta peran masing-masing pihak telah dijelaskan secara utuh dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercermin dalam konstruksi perkara yang dibangun selama persidangan," kata Ismed di Pontianak, kemarin. 

Ia menjelaskan, perkara tersebut bermula dari pengadaan lahan pembangunan kantor pusat Bank Kalbar di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, pada 2015.

Dalam proses penyidikan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Barat menghitung dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp39,8 miliar yang diduga timbul akibat mark up harga pembelian tanah.

Menurut Ismed, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, Paulus Andy Mursalim disebut menerima kuasa dari para pemilik tanah untuk mengurus proses penjualan kepada Bank Kalbar.

Dalam pelaksanaan transaksi, pembayaran dari Bank Kalbar dilakukan melalui rekening Paulus Andy Mursalim sebelum diteruskan kepada para pemilik tanah.

"KBN Kalbar menilai pola transaksi tersebut merupakan salah satu bagian penting dalam konstruksi perkara karena penerima kuasa pada prinsipnya bertindak mewakili kepentingan pemberi kuasa," ujarnya.