PONTIANAK POST – Media sosial tengah diramaikan polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) 4 Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat. Kontroversi muncul setelah SMAN 1 Pontianak meminta klarifikasi terkait keputusan juri dalam sesi tanya jawab lomba.
Pihak sekolah menilai jawaban yang diberikan tim SMAN 1 Pontianak memiliki substansi yang sama dengan jawaban dari SMAN 1 Sambas pada pertanyaan mengenai proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun dalam penilaian, dewan juri yang dipimpin Kepala Biro Pengkajian Konstitusi, Dyastasita Widya Budi, memberikan skor minus lima kepada SMAN 1 Pontianak. Sementara SMAN 1 Sambas memperoleh nilai 10 untuk jawaban serupa.
Baca Juga: Viral LCC 4 Pilar Kalbar Diprotes, Keputusan Juri Tuai Kritik Netizen
“Kurangnya fokus dewan juri dalam beberapa momen penilaian, yang berpotensi mempengaruhi objektivitas hasil,” demikian isi poin kedua tuntutan klarifikasi dari SMAN 1 Pontianak yang beredar pada Senin, 11 Mei 2026.
Awal Mula Polemik Penilaian
Kontroversi bermula ketika regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai mekanisme pemilihan anggota BPK.
“Anggota-anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” ujar salah satu peserta dari SMAN 1 Pontianak.
Jawaban tersebut kemudian dinilai minus lima oleh juri. Pertanyaan selanjutnya dilempar ke tim lain dan dijawab oleh peserta dari SMAN 1 Sambas.
Baca Juga: Sekda Kalbar Angkat Bicara Soal Penilaian Juri LCC 4 Pilar, Minta Ada Rasa Keadilan untuk Peserta
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan presiden,” ucap peserta dari SMAN 1 Sambas.
“Inti jawabannya sudah benar, nilai 10,” kata Dyastasita.
Peserta SMAN 1 Pontianak Ajukan Protes
Keputusan tersebut langsung diprotes oleh tim SMAN 1 Pontianak karena merasa jawaban mereka tidak berbeda secara substansi.
“Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B,” kata salah satu peserta.
Peserta bahkan meminta penonton di studio menjadi saksi bahwa unsur DPD telah disebutkan dalam jawaban mereka.
Respons Juri dan MC Jadi Perbincangan
Respons dewan juri dan pembawa acara setelah protes itu justru memicu reaksi luas di media sosial. Warganet menilai tidak ada upaya pengecekan ulang sebelum keputusan ditegaskan. “Keputusan saya kira di dewan juri, ya,” ujar Dyastasita.
Sementara MC lomba menyampaikan bahwa keputusan tetap berada di tangan dewan juri. “Baik adik-adik, keputusan di dewan juri karena dewan juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten dan sangat teliti untuk mendengar jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, nanti bisa dilihat tayangan ulangnya,” jelas MC.
Juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi Indri Wahyuni, turut menyoroti pentingnya artikulasi saat menjawab pertanyaan.
“Begini, kan sudah diperingatkan dari awal bahwa artikulasi itu penting. Jadi, biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas, kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak karena mendengar artikulasi yang tidak jelas, ya itu artinya dewan juri berhak memberi nilai minus 5,” paparnya.
Akun MPR RI Diserbu Komentar Warganet
Setelah potongan video perlombaan tersebar luas, akun Instagram resmi MPR RI dibanjiri komentar dari warganet. Dalam unggahan terkait jadwal LCC 4 Pilar, jumlah komentar disebut menembus lebih dari 1.600.
Mayoritas komentar mempertanyakan objektivitas penilaian juri dan menyayangkan respons yang diberikan kepada peserta saat mengajukan protes.
“Keputusan juri yang bilang unsur DPD nggak disebutkan bikin heran karena di tayangan ulang, bagian itu jelas terdengar. Terus soal alasan artikulasi, jangan sampai terkesan pembenaran ketika keputusan diprotes. MC juga cara meresponsnya kurang tepat, padahal peserta lagi bawa nama sekolah dan memperjuangkan hak mereka buat didengar,” tulis akun @tan******_
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak juri, MC, maupun penyelenggara terkait polemik tersebut. (*)
Editor : Miftahul Khair