PONTIANAK PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi pengungkit ekonomi desa melalui keterlibatan petani, pelaku usaha lokal, BUMDes, dan koperasi.
Gubernur Kalbar Ria Norsan optimistis Program MBG mampu menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di Kalimantan Barat melalui penguatan rantai pasok pangan lokal dan pemberdayaan BUMDes serta koperasi desa.
Menurut Norsan, program tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi hingga miliaran rupiah setiap hari yang langsung menyentuh sektor ekonomi kerakyatan.
“Program MBG yang dicetuskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, ini sangat baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Tujuannya jelas, bagaimana gizi masyarakat kita terpenuhi, mulai dari anak sekolah hingga balita, dari pelosok desa sampai kota, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kompetitif menuju Indonesia Emas 2045,” di Kubu Raya, baru-baru ini.
Norsan menyebut, keberhasilan program MBG harus diukur dari dampak ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat lokal. Karena itu, ia meminta seluruh kebutuhan pangan program dipasok dari komoditas daerah.
“Kita harus memperhatikan rantai pasoknya. Jangan sampai bahan pangannya berasal dari luar, padahal petani kita mampu menyediakannya. Saya meminta BUMDes dan koperasi menjadi garda terdepan dalam menyuplai kebutuhan pangan ke unit-unit pelayanan MBG. Sinergi ini akan memperkuat ekonomi kerakyatan kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan sistem rantai pendingin atau cold chain guna menjaga kualitas dan keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
“Kalau ada yang mengatakan MBG ini tidak baik, itu sangat keliru. Mari sukseskan bersama demi masa depan anak-anak kita,” katanya.
Sebelumnya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nyoman Suryadnya datang ke Kalimantan Barat. Saat kunjungan, Nyoman menyampaikan bahwa program MBG harus memberi manfaat nyata bagi kelompok rentan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, PLN Perkuat Elektrifikasi Sektor Pertanian di Sambas
“Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus mengutamakan kelompok rentan; mulai dari balita, ibu hamil, ibu menyusui, hingga peserta didik. Semua harus terlayani tanpa terkecuali. Dengan putaran uang yang begitu besar di Kalimantan Barat, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat di level bawah,” ujarnya.
Ia menekankan aspek keamanan pangan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan MBG, termasuk penerapan standar higienitas dan keamanan pangan secara ketat.
“Dalam operasionalnya, kita utamakan SLHS, kemudian HACCP, baru setelah itu Halal. Kita ingin memastikan makanan yang dikonsumsi generasi kita benar-benar aman dan berkualitas,” tegasnya.
Nyoman juga mendorong desa-desa mulai memetakan komoditas unggulan masing-masing agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok MBG secara berkelanjutan.
“Kita libatkan masyarakat secara aktif. Misalnya, satu desa fokus pada satu komoditas tertentu, seperti pisang, sehingga dinas terkait dapat masuk memberikan dukungan teknis,” katanya.
Selain itu, ia memperkenalkan konsep circular economy melalui pengelolaan limbah sisa produksi makanan agar dapat dimanfaatkan kembali dan memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.
“Program ini harus minim limbah. Pengelolaan limbah yang baik dapat dimanfaatkan untuk pakan lele, pakan bebek, bahkan budidaya maggot. Jika dikelola dengan baik, ini bukan lagi menjadi masalah sampah, melainkan sumber pendapatan baru bagi masyarakat,” pungkasnya. (mse)
Editor : Hanif