Moratorium SPPG dan Efisiensi Anggaran Tekan Realisasi Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Barat
PONTIANAK POST - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Barat mencatat terjadi penurunan realisasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi ini, terutama pada Mei dan Juni 2026. Kepala Kanwil DJPb Kalbar, Rahmat Mulyono mengatakan hal ini terjadi akibat adanya moratorium penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru serta adanya sejumlah SPPG yang disuspensi.
“Terkait dinamika di BGN (Badan Gizi Nasional), ada moratorium sehingga sementara tidak ada penambahan SPPG baru. Selain itu, ada beberapa SPPG yang disuspensi dan belum beroperasi,” ujarnya dalam kegiatan Rilis APBN Kalbar, Kamis (23/7).
Berdasarkan data DJPb Kalbar, realisasi anggaran MBG terus menurun sejak awal tahun. Pada Januari 2026 tercatat sebesar Rp258,87 miliar, kemudian turun menjadi Rp200,79 miliar pada Februari dan Rp181,06 miliar pada Maret.
Baca Juga: Reses ke Pedalaman Kalbar, Ritaudin Soroti Kesenjangan Infrastruktur dan Akses Program MBG
Realisasi sempat meningkat tipis menjadi Rp182,54 miliar pada April, namun kembali merosot menjadi Rp100,76 miliar pada Mei sebelum naik sedikit menjadi Rp120,57 miliar pada Juni.
Rahmat menyebut, hingga Juni 2026 terdapat 510 SPPG yang telah terbentuk di Kalimantan Barat. Namun, sebanyak 45 SPPG masih disuspensi sehingga belum dapat beroperasi melayani penerima manfaat.
Selain faktor operasional, penurunan realisasi anggaran juga dipengaruhi kebijakan efisiensi belanja pemerintah. Menurut Rahmat, evaluasi dilakukan agar sebagian anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program prioritas lainnya.
“Ada evaluasi dari sisi kementerian keuangan ada beberapa hal yang bisa dilakukan efisiensi sehingga kita bisa dialokasikan untuk kegiatan prioritas lain,” katanya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG melalui survei di berbagai daerah. Rahmat menyebut, di Kalimantan Barat terdapat sekitar 80 SPPG yang menjadi sampel evaluasi sepanjang 2026.
Survei tersebut menggunakan instrumen khusus dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat di sekitar SPPG, guru, pekerja, hingga para siswa sebagai penerima manfaat program
“Nah itu apapun hasilnya itu kita rekam dan kita laporkan nanti akan menjadi database untuk pimpinan kementerian keuangan sebagai bahan evaluasi bekerjasama dengan BGN Pusat,” tuturnya. (sti)
