PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya memperkuat perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi unggulan dan penguatan kolaborasi lintas sektor di tengah tantangan fiskal serta ketidakpastian ekonomi global.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., saat menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 di Balai Kartini Jakarta, Senin (25/5/2026).
Forum yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI itu membahas berbagai strategi penguatan ekonomi daerah, mulai dari pengembangan UMKM, hilirisasi komoditas unggulan, ekonomi digital, ekonomi hijau, hingga perluasan akses pembiayaan bagi sektor produktif.
Sekda Kalbar Harisson mengatakan pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat, melainkan harus mampu menggali potensi ekonomi lokal agar tetap mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Mangrove Kalbar Terancam Alih Fungsi, Pemprov Perkuat Langkah Perlindungan Kawasan Pesisir
“Di tengah kondisi fiskal saat ini, termasuk adanya penurunan dana transfer ke daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus terus berinovasi. Kita tidak bisa hanya bergantung pada dana pusat, tetapi harus mampu menggali potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
Menurut Harisson, Kalbar memiliki banyak sektor potensial yang dapat dikembangkan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga UMKM berbasis produk lokal yang dinilai mampu menjadi motor penggerak ekonomi baru.
“Kalbar memiliki banyak potensi unggulan yang bisa terus dikembangkan. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara maksimal agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap program pemerintah harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Kalau produktivitas meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan ikut meningkat,” jelasnya.
Baca Juga: Ditjen HAM Soroti Etika Digital dan Toleransi Netizen di Kalimantan Barat
Harisson juga menyoroti pentingnya kolaborasi pembiayaan antara pemerintah daerah, OJK, perbankan daerah, dan perbankan nasional untuk mempercepat pengembangan sektor unggulan daerah.
“Pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerahnya masing-masing dan membangun kolaborasi pembiayaan dengan OJK, Bank Kalbar, maupun bank-bank Himbara agar produk-produk unggulan daerah bisa berkembang lebih besar dan memiliki daya saing,” ungkapnya.
Selain itu, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan juga dinilai menjadi langkah penting agar pertumbuhan ekonomi daerah lebih merata dan tahan terhadap gejolak global.
“UMKM harus terus didorong agar naik kelas. Kita ingin produk-produk lokal Kalbar semakin berkembang, mampu masuk pasar yang lebih luas, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” tutup Harisson.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pengembangan ekonomi daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Kita membutuhkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kuat. Karena itu sektor jasa keuangan harus hadir mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menilai daerah memiliki peran besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pertumbuhan ekonomi nasional itu merupakan agregat dari pertumbuhan daerah. Kalau daerah tumbuh baik, maka nasional juga akan ikut kuat,” katanya. (mse)
Editor : Hanif