PONTIANAK POST – Sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Barat sempat menghentikan sementara operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat belum masuknya tambahan dana operasional dari pusat. Kondisi ini terjadi karena pengelola kini tidak lagi diperbolehkan menggunakan dana talangan untuk menjaga layanan tetap berjalan.
Meski demikian, Kepala Program Makan Bergizi Gratis Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menegaskan bahwa secara umum operasional SPPG di Kalbar masih berjalan dan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak pernah mengeluarkan instruksi penghentian layanan.
“Banyak pemberitaan terkait SPPG berhenti beroperasi, sebenarnya tidak. Pengelola SPPG tetap berjalan seperti biasa, terlepas apa pun polemik yang ada di BGN. BGN juga belum mengeluarkan perintah untuk berhenti operasional,” kata Agus kepada Pontianak Post, Senin (8/6).
Dampaknya Langsung ke Dapur Penyedia Makan Bergizi
Agus menjelaskan, kendala yang terjadi bukan karena penghentian program MBG, melainkan keterlambatan masuknya dana tambahan operasional atau top up dari pusat ke rekening sejumlah SPPG.
Akibatnya, beberapa dapur penyedia makanan bergizi terpaksa menghentikan aktivitas sementara sambil menunggu pencairan anggaran.
“Hanya untuk SPPG yang mungkin akan berhenti operasional itu karena uangnya masih belum masuk. Ada beberapa SPPG di Kalbar yang belum mendapatkan top up dana dari pusat,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat pengelola tidak memiliki pilihan lain selain menghentikan sementara layanan. Sebab, mekanisme penggunaan dana talangan yang sebelumnya dapat menjadi solusi sementara kini tidak lagi diperbolehkan.
Sebagian SPPG Mulai Kembali Beroperasi
Kabar baiknya, pada Senin sore sejumlah SPPG di Kalbar mulai menerima tambahan dana operasional dari Badan Gizi Nasional.
Pencairan tersebut memungkinkan dapur MBG kembali melakukan pembelian bahan pangan, menyiapkan menu, dan melanjutkan distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Tetapi hari ini, sore ini sudah banyak yang mendapatkan top up dana dari BGN. Sehingga mereka bisa beroperasional,” kata Agus.
Dana Talangan Tidak Lagi Diperbolehkan
Menurut Agus, situasi serupa sebenarnya pernah terjadi sebelumnya. Bedanya, saat ini pengelola SPPG tidak lagi diperkenankan menggunakan dana talangan untuk menutup kebutuhan operasional sementara.
Karena itu, ketika dana dari pusat belum masuk, operasional harus dihentikan sementara hingga anggaran tersedia.
Dalam penguatan tata kelola keuangan program MBG, BGN juga menerapkan kebijakan yang tidak memperbolehkan penggunaan dana talangan oleh pengelola SPPG. Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menghindari potensi maladministrasi dan memastikan seluruh transaksi operasional menggunakan dana yang telah diverifikasi melalui mekanisme resmi BGN.
“Mereka yang dananya belum masuk tidak bisa pakai dana talangan lagi. Jadi sambil menunggu uang masuk, mereka berhenti operasional terlebih dahulu karena tidak boleh menggunakan dana talangan lagi,” tegasnya.
Menjaga Keberlanjutan Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu program strategis pemerintah yang menyasar pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Kelancaran distribusi anggaran operasional menjadi faktor penting agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan di daerah.
Pada kunjungan eks Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya (kini tersangka korupsi) ke Kalbar pada Mei 2026, disebutkan terdapat 508 SPPG yang telah terverifikasi di Kalimantan Barat dan melayani sekitar 995 ribu penerima manfaat.
BGN sebelumnya telah menerapkan mekanisme rekening terpadu dan virtual account untuk mempercepat pencairan dana operasional SPPG. Melalui sistem tersebut, dana disalurkan langsung ke rekening satuan pelayanan yang telah diverifikasi sehingga pengelolaan anggaran lebih transparan dan akuntabel. BGN juga menegaskan bahwa penggunaan dana talangan tidak diperbolehkan sebagai bagian dari penguatan tata kelola keuangan program MBG. (bar)
Tabel Informasi Penting
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Isu Utama | Sejumlah SPPG di Kalimantan Barat sempat menghentikan operasional sementara karena dana operasional belum masuk |
| Program | Makan Bergizi Gratis (MBG) |
| Pernyataan Resmi | BGN tidak mengeluarkan instruksi penghentian operasional MBG |
| Narasumber | Agus Kurniawi, Kepala Program MBG Regional Kalimantan Barat |
| Penyebab Kendala | Sebagian SPPG belum menerima top up dana operasional dari pusat |
| Status Operasional | Mayoritas SPPG tetap beroperasi, hanya sebagian yang terdampak keterlambatan dana |
| Kondisi Terbaru | Sejumlah SPPG mulai kembali beroperasi setelah dana masuk pada Senin (8/6) sore |
| Kebijakan Baru | Pengelola SPPG tidak lagi diperbolehkan menggunakan dana talangan |
| Mekanisme Dana | Dana operasional disalurkan langsung oleh BGN ke rekening SPPG yang telah diverifikasi |
| Jumlah SPPG di Kalbar | 566 SPPG operasional (data BGN per awal Juni 2026) |
| SPPG Terverifikasi | 508 SPPG |
| Penerima Manfaat MBG | 995.321 penerima manfaat di Kalimantan Barat |
| Dampak Potensial | Gangguan distribusi makanan bergizi bagi siswa dan penerima manfaat jika dana terlambat cair |
| Dampak Ekonomi | Program MBG didukung sekitar 2.000 pemasok lokal dan menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja |
| Lembaga Terkait | Badan Gizi Nasional (BGN) |
| Pesan Utama | Penghentian sementara terjadi karena kendala pencairan dana, bukan karena program MBG dihentikan |
Editor : Aristono Edi Kiswantoro