PONTIANAK POST – Kalimantan Barat kembali masuk dalam daftar daerah paling rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kalbar tercatat sebagai provinsi dengan jumlah titik panas (hotspot) tertinggi kedua secara nasional hingga 8 Juni 2026.
Deputi Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, mengungkapkan jumlah hotspot di Kalbar mencapai 478 titik. Angka tersebut hanya berada di bawah Provinsi Riau yang mencatatkan 607 titik panas.
Secara nasional, jumlah hotspot yang terpantau satelit sejak awal tahun hingga awal Juni 2026 mencapai 2.312 titik.
“Sebaran konsentrasi titik panas tertinggi berada di Riau sebanyak 607 titik, Kalimantan Barat 478 titik, dan Aceh 220 titik,” ujar Ardhasena dalam diskusi pengelolaan kebakaran yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Lonjakan Hotspot Sejalan dengan Meningkatnya Karhutla
Tingginya jumlah titik panas di Kalbar sejalan dengan meningkatnya luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sepanjang 2026.
Data Kementerian Kehutanan menunjukkan luas karhutla nasional periode Januari hingga Mei 2026 mencapai 81.077 hektare. Angka tersebut melonjak hampir delapan kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai 10.444 hektare.
Lonjakan tersebut menjadi peringatan serius bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi langganan kebakaran, termasuk Kalimantan Barat yang memiliki kawasan gambut luas dan rentan terbakar saat musim kemarau.
Kondisi cuaca kering yang mulai terjadi di sejumlah wilayah diperkirakan dapat meningkatkan risiko munculnya titik api baru apabila tidak diantisipasi sejak dini.
BRIN Ingatkan Mayoritas Kebakaran Dipicu Aktivitas Manusia
Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN, Asep Hidayat, mengatakan sebagian besar kebakaran hutan dan lahan di Indonesia masih dipicu aktivitas manusia.
Menurutnya, faktor cuaca dan iklim hanya berperan sebagai pemicu yang memperbesar skala kebakaran ketika titik api sudah muncul.
“Mayoritas kebakaran dipicu aktivitas manusia, sementara faktor iklim kering berperan sebagai penguat skala intensitas kebakaran,” katanya.
Asep menegaskan pengendalian karhutla harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pencegahan, deteksi dini, restorasi ekosistem, hingga pelibatan masyarakat dalam menjaga kawasan rawan kebakaran.
Ancaman Bagi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat
Tingginya jumlah hotspot di Kalbar tidak hanya menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi berdampak pada kesehatan masyarakat.
Pengalaman kebakaran besar pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan kabut asap akibat karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, hingga proses belajar mengajar.
Ancaman karhutla di Kalimantan Barat juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalbar telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan sejak Februari hingga November 2026. Data BPBD Kalbar menunjukkan terdapat sekitar 335 desa yang masuk kategori rawan karhutla dan menjadi fokus pengawasan selama musim kemarau.
Sebagai langkah pencegahan, BPBD Kalbar mengintensifkan program pembasahan lahan gambut di wilayah rawan terbakar untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan munculnya titik api. Selain itu, patroli darat terpadu bersama TNI, Polri, Manggala Agni, dan pemerintah daerah juga diperkuat menjelang puncak musim kemarau.
Kesiapsiagaan juga diperkuat melalui Apel Kesiapsiagaan Karhutla tingkat Provinsi Kalbar yang digelar pada April 2026. Dalam agenda tersebut, pemerintah pusat dan daerah menekankan pentingnya deteksi dini, patroli lapangan, serta koordinasi lintas sektor untuk mencegah kebakaran meluas.
Untuk mendukung respons cepat apabila kebakaran terjadi, BPBD Kalbar turut menyiagakan empat unit helikopter dan satu pesawat Cessna yang dapat digunakan untuk patroli udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), maupun water bombing sesuai perkembangan situasi di lapangan.
Selain itu, kebakaran lahan juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi akibat rusaknya kawasan perkebunan, hutan, dan menurunnya produktivitas masyarakat.
Pencegahan Jadi Kunci
BMKG dan BRIN mengingatkan pentingnya langkah pencegahan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api di lingkungan sekitar.
Penguatan patroli terpadu, pemantauan hotspot, kesiapan sarana pemadaman, serta edukasi kepada masyarakat dinilai menjadi langkah penting untuk menekan risiko karhutla di Kalimantan Barat.
Dengan jumlah hotspot yang sudah mencapai 478 titik, Kalbar kini menghadapi tantangan besar untuk mencegah kebakaran meluas dan menghindari terulangnya bencana kabut asap yang pernah melanda daerah ini. (ars)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro