PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar serta Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Tahun 2026 di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Kantor BPSDM Kalbar, Senin (22/6).
Pembukaan kegiatan ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Sekda Kalbar. Dalam kesempatan tersebut, Sekda bersama Kepala BPSDM Kalbar, Kasatpol PP Kalbar, Kepala Biro Organisasi Setda Kalbar, serta perwakilan Polda Kalbar turut menyerahkan bantuan melalui program ASN Kalbar Peduli kepada anak yatim piatu.
Dalam sambutannya, Harisson menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar terus berupaya membangun birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah *Sekda Harisson Hadiri Sidang Paripurna DPRD
“ASN tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat, integritas, dan kemauan untuk terus belajar menghadapi perubahan yang semakin cepat,” ujarnya.
Menurutnya, Pelatihan Dasar Satpol PP dan Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas aparatur sekaligus mendorong transformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Kepada peserta Pelatihan Dasar Satpol PP, Harisson mengingatkan bahwa tugas Satpol PP tidak hanya berkaitan dengan penegakan peraturan daerah, tetapi juga menjadi representasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Baca Juga: Kabar Baik, Guru Madrasah Non-ASN Terima Uang Insentif Akhir Juni Ini
“Menjadi Satpol PP berarti membawa wajah pemerintah daerah. Sikap, perilaku, dan tindakan dalam menjalankan tugas akan menjadi penilaian masyarakat terhadap pemerintah,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, profesionalisme, serta pendekatan humanis dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.
Menurutnya, penegakan aturan harus tetap mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif agar keberadaan Satpol PP benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
“Saya ingin Satpol PP Kalbar mampu menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis, persuasif, dan edukatif, sehingga masyarakat merasa dilayani dan dilindungi,” katanya.
Sementara terkait Workshop Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah, Harisson menjelaskan bahwa keberhasilan birokrasi saat ini tidak hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat nyata yang diberikan kepada masyarakat.
“Dalam pemerintahan modern, yang menjadi ukuran bukan hanya jumlah program, tetapi sejauh mana program tersebut memberikan dampak bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menyebut penilaian tingkat kematangan perangkat daerah merupakan instrumen untuk melihat kualitas tata kelola pemerintahan, mulai dari proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, hingga kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Pemprov Kalbar Tegaskan ASN Tetap Bekerja Normal Selama Piala Dunia 2026
“Penilaian ini bukan sekadar formalitas administrasi, tetapi menjadi sarana evaluasi untuk mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.
Harisson juga mendorong seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar agar terus meningkatkan kapasitas diri karena tuntutan birokrasi ke depan membutuhkan aparatur yang cepat beradaptasi, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan birokrasi yang lincah, mampu beradaptasi, dan memberikan pelayanan terbaik,” katanya.
Ia menambahkan, transformasi menuju Smart ASN membutuhkan aparatur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas dan semangat pengabdian.
“Jadilah aparatur yang bekerja dengan hati, melayani dengan empati, bertindak dengan integritas, dan terus belajar meningkatkan kualitas diri,” tutupnya. (mse)
Editor : Hanif