PONTIANAK POST – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Koordinasi Strategis Tata Kelola Kelapa Sawit yang digelar di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalbar, Selasa (14/7). Forum tersebut membahas langkah-langkah menyikapi implementasi kebijakan ekspor satu pintu pemerintah pusat sekaligus menjaga stabilitas harga Tandan Buah Segar (TBS) dan iklim usaha perkebunan di daerah..
Ketua Komisi II DPRD Kalbar Fransiskus Ason bersama anggota Komisi II, Musa dan Jeffray Edward, hadir dalam rapat yang mempertemukan unsur pemerintah daerah dan pelaku usaha perkebunan.
Fransiskus Ason mengatakan bahwa rapat koordinasi itu diselenggarakan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dalam mengantisipasi dampak kebijakan nasional terhadap sektor kelapa sawit, yang merupakan salah satu komoditas unggulan Kalimantan Barat.
Selain membahas upaya menjaga stabilitas harga, forum juga menjadi wadah untuk memitigasi potensi dampak perubahan tata niaga sawit agar kondusivitas sektor perkebunan tetap terjaga.
"Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah implementasi kebijakan Ekspor Satu Pintu yang diterapkan pemerintah pusat melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memengaruhi tata niaga kelapa sawit, terutama terhadap harga dan pemasaran Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat daerah," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan yang turut menghadiri rapat menegaskan bahwa forum koordinasi ini bertujuan membangun kesamaan pandangan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam pelaksanaan kebijakan ekspor satu pintu melalui Danantara.
Menurut Krisantus, sinergi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar implementasi kebijakan nasional dapat berjalan efektif tanpa mengganggu keberlangsungan sektor perkebunan sawit yang menjadi penopang ekonomi Kalimantan Barat.
Baca Juga: B50 Berpotensi Dongkrak Harga CPO dan TBS, Peluang Besar bagi Kalbar
Ia juga mengajak seluruh perusahaan perkebunan mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
"Seluruh perusahaan diharapkan dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga kepentingan pembangunan Kalimantan Barat," ujarnya.
Melalui forum tersebut, DPRD Kalbar bersama pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengawal implementasi kebijakan di sektor perkebunan agar tetap memberikan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus melindungi kepentingan petani sawit di Kalimantan Barat. (den)
Editor : Miftahul Khair